Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum Kami Ajukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Legalitas Surat Keterangan Waris (SKW) Oleh Notaris

5
(1)
Surat Keterangan Waris
Dasar Hukum Pembuatan SKW oleh Notaris

Surat Keterangan Waris atau SKW adalah surat keterangan yang menerangkan tentang ahli waris dan – bagiannya masing – masing. SKW itu sendiri hingga saat ini masih menimbulkan silang pendapat sehingga terkadang sulit untuk diterbitkan, khususnya mengenai pejabat yang berwenang membuatnya. Namun demikian praktek pembuatan SKW di Indonesia dapat dilakukan baik secara bawah tangan dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa ataupun oleh Notaris dan Balai Harta Peninggalan.

Adapun yang menjadi dasar hukum pembuatan SKW dengan cara demikian, khususnya oleh Notaris adalah dua peraturan hukum, yaitu: Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 Tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 111 ayat (1) huruf C angka 4 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berikut ini adalah penjelasan tentang pembuatan SKW berdasarkan kedua peraturan tersebut.

Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 Tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan.

Pada prinsipnya menurut Surat Edaran Nomor Dpt/12/63/12/69 Tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan bahwa penunjukan pejabat yang berwenang membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan pada penggolongan penduduk, yakni golongan keturunan Eropa (Barat), Golongan penduduk asli (pribumi), golongan keturunan Tionghoa (China) dan golongan Timur Asing bukan Tionghoa. SKW bagi penduduk golongan Eropa dan Tionghoa adalah kewenangan notaris, sementara untuk untuk golongan penduduk pribumi SKW – nya dapat dibuat secara bawah tangan namun harus diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat. Selanjutnya SKW bagi penduduk golongan Timur Asing bukan Tionghoa oleh Balai Harta Peninggalan (BPH).

Penggolongan penduduk seperti disebutkan dalam Surat Edaran tersebut pada dasarnya mengacu pada peraturan pemerintah kolonial, yakni pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling yang tetap berlaku pada saat belum ada peraturan hukum baru yang mengatur tentang hal tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal II UUD 1945 bagian Aturan Peralihan, bahwa Segala Badan – Badan Negara dan Peraturan – Peraturan yang ada, masih berlaku sebelum diadakannya peraturan baru.

Oleh karena itu, sejak diundangkannya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, dimana warganegara Republik Indonesia berdasarkan undang – undang ini tidak lagi dibagi ke dalam golongan – golongan seperti pada pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling, sehingga seharusnya Surat Edaran Nomor Dpt/12/63/12/69 itu tidak berlaku dan tidak relevan untuk dijadikan dasar pembuatan SKW oleh Notaris dan BPH.

Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 111 ayat (1) huruf C angka 4 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang Surat Keterangan Waris, dimana pada pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa dokumen – dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan salah satunya adalah Surat Keterangan Waris.

Baca Juga:  Kelebihan Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Yang Efektif

Kemudian pengaturan lebih lanjut tentang penggunaan Surat Keterangan Waris sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) PP. 27/1997 di atas, diatur melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni pada pasal 111 ayat (1) huruf c dimana disebutkan bahwa:

  1. Bagi warganegara Indonesia Penduduk Asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal;
  2. Bagi warganega Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak waris dari notaries.
  3. Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Dengan demikian, pengaturan tentang pembuatan Surat Keterangan Waris menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut lagi – lagi masih menggunakan sistem penggolongan penduduk yang mengacu pada peraturan kolonial, yakni pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling.

Oleh karena itu, ketentuan pada Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 111 ayat (1) huruf C angka 4 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga seharusnya tidak lagi digunakan sejak diundangkannya UU. Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa peraturan hukum yang menjadi dasar kewanangan notaris dalam menerbitkan SKW seharusnya tidak lagi dapat digunakan saat ini, sehingga praktek pembuatan SKW oleh notaries tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Konsekuensi adalah, bahwa SKW yang dibuat oleh Notaris tidak termasuk akta otentik melainkan akta bawah tangan saja.

Demikian artikel tentang dasar hukum penerbitan SKW oleh Notaris. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 1

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini


Tim KlinikHukum.id

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.
(Visited 86 times, 1 visits today)

Kesulitan membuat kontrak?

Hubungi kami sekarang!

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi