Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum Kami Ajukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan RUPS

3.7
(3)
Pelaksanaan RUPS
Tata cara dan prosedur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) bahwa RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham adalah satu organ yang harus ada dalam sebuah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas atau PT.  Adapun pengertian RUPS tersebut menurut pasal 1 ayat (4) UU PT adalah sebuah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Jenis – Jenis RUPS

UU PT membedakan RUPS ke dalam dua jenis, yakni RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Berikut penjelasannya masing – masing:

  1. RUPS Tahunan, yakni RUPS yang diadakan untuk menerima laporan tahunan dari direksi tentang pengelolaan perusahaan dalam kurun waktu satu tahun. Diadakan setiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah periode tahun buku perusahaan;
  2. RUPS Lainnya, yakni diadakan sesuai dengan kebutuhan, tidak memandang waktu melainkan dapat diadakan setiap waktu;

Pelaksanaan RUPS

Untuk melaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, baik itu RUPS tahunan maupun RUPS lainnya harus memperhatikan beberapa hal dan memenuhi syarat tertentu sehingga keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Adapun perihal dan persyaratan dimaksud meliputi hal – hal yaitu sebagai berikut:

Permintaan RUPS

Pelaksanaan RUPS harus didahului dengan permintaan atau pun pemanggilan kepada para pemegang saham, dimana pemanggilan tersebut dilakukan oleh direksi perusahaan. Dalam keadaan tertentu komisaris dan pemegang saham juga dapat melakukan pemanggilan namun harus berdasarkan ketetapan ketua pengadilan.

Khusus pemanggilan oleh pemegang saham, yang bersangkutan harus memiliki minimal 10% saham di perusahaan. Permintaan tersebut diajukan kepada direksi dalam bentuk surat tercatat dengan melampirkan alasan mengapa perlu diadakannya RUPS. Setelah surat tercatat diterima, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS paling lambat 15 hari setelah diterimanya Permintaan tersebut. Jika Direksi tidak melakukan pemanggilan dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut maka Pemegang Saham dapat mengajukan kembali Permintaan tersebut kepada Komisaris. Yang kemudian dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dengan batas waktu 15 hari setelah diterimanya permintaan RUPS oleh Komisaris.

Jika Direksi dan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka permintaan untuk diseleggarakannya RUPS dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat kedudukan perusahaan. Pemegang saham mengajukan permohonan agar diberikannya izin untuk melaksanakan pemanggilan RUPS sendiri. Permohonan ini dapat ditolak oleh ketua pengadilan jika pemegang saham tidak dapat membuktikan alasan dan persyaratannya.

Singkatnya RUPS hanya dapat dilaksanakan atas dasar hal – hal sebagai berikut:

  1. Permintaan dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
  2. Permintaan dari Dewan Komisaris.
  3. Permintaan RUPS disertai dengan alasan;
  4. Hal-hal yang dibahas di dalam RUPS berkaitan dengan alasan-alasan permintaan diadakannya RUPS;
  5. Permintaan tersebut disampaikan kepada Direksi secara tercatat, jika permintaan berasal dari Pemegang Saham maka permintaan ditembuskan kepada Dewan Komisaris;
  6. Direksi melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan;
  7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud di atas, maka: Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;  Dewan Komisaris memanggilan Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan.

Tempat Pelaksanaan RUPS

Baca Juga:  Perbedaan Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai dan Fidusia

Tempat pelaksanaan RUPS juga berkaitan dengan keabsahannya. Oleh karena itu juga perlu diperhatikan persyaratan yang berkaitan dengan tempat tersebut, yaitu sebagai berikut:

  1. Bagi Perseroan tertutup, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
  2. Bagi Perseroan Terbuka (Tbk), RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
  3. Baik Perseroan Tertutup maupun Perseroan Terbuka (Tbk) Tempat RUPS harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
  4. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimana pun di wilayah Negara Republik Indonesia.
  5. RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 4 dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pelaksanaan RUPS melalui fasilitas tele konferensi juga dimungkinkan dengan syarat risalah RUPS harus ditanda tangani oleh semua peserta RUPS.

Pengambilan Keputusan

RUPS hanya dapat dilaksanakan apabila jumlah jumlah pemegang saham yang hadir memenuhi syarat, yakni  ½ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan. Apabila korum tidak terpenuhi maka dapat dilakukan panggilan RUPS kedua yang harus memenuhi kuorum setidaknya 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan.

Pengambilan keputusan harus didasarkan prinsip musyawarah dan mufakat. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan dengan suara bulat maka keputusan diambil berdasarkan voting atau suara terbanyak. Kemudian di akhir RUPS, risalah RUPS harus dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan peserta RUPS setidak-tidaknya memilih satu orang pemegang saham untuk menandatangani risalah tersebut agar memiliki kepastian dan kebenaran.

Demikian penjelasan tentang tata cara dan prosedur RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Semoga bermanfaat, terima kasih.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 3.7 / 5. 3

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini


Tim KlinikHukum.id

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.
(Visited 378 times, 3 visits today)

Kesulitan membuat kontrak?

Hubungi kami sekarang!

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi