Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Perihal Perjanjian Perkawinan: Dasar Hukum dan Tata Cara Pembuatannya

Perjanjian Pra Nikah
Jenis – jenis Perjanjian pra nikah

Perjanjian Perkawinan menjadi semakin popular akhir – akhir ini, khususnya bagi pasangan muda yang akan segera melangsungkan perkawinan. Di Indonesia, Perjanjian tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaannya diakui dalam sistem hukum Indonesia dengan kata lain memiliki legalitas dalam pelaksanaannya.

Dasar Hukum   

Terkait pengaturan perihal perjanjian ini secara umum dapat ditemukan pada peraturan perundang – undangan ataupun putusan pengadilan yaitu sebagai berikut

  1. Kitan Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan)
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK 69/2015)

Jenis – Jenis 

Pada prinsipnya jenis – jenis ini dibedakan berdasarkan kapan waktu pembuatannya, yakni sebelum atau saat dilangsungkannya perkawinan dan saat selama dalam ikatan perkawinan.

Perjanjian sebelum perkawinan disebut juga dengan istilah PRENUPTIAL AGREEMENT atau Perjanjian Pra Nikah. Pembuatan Perjanjian Perkawinan jenis ini diatur pada pasal 29  dimana disebutkan bahwa Perjanjian Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian sangat jelas menurut ketentuan tersebut maka perjanjian harus dibuat pada saat maupun sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun demikian sejak dikeluarkannya Putusan MK 69/2015 pembuatan Perjanjian Perkawinan tidak hanya sebatas sebelum atau saat dilangsungkannya perkawinan saja, tetapi juga dimungkinan selama dalam ikatan perkawinan. Jenis Perkawinan ini dikenal dengan istilah POSTNUPTIAL AGREEMENT.

Hal – Hal Yang Disepakati Dalam Perjanjian Perkawinan

Pada dasarnya Perjanjian Perkawinan sama saja dengan jenis perjanjian perdata pada umumnya, khususnya terkait dengan hal – hal yang dapat disepakati. Dalam hal ini asas kebebasan berkontrak tetap berlaku bagi para pihak. Artinya suami isteri dalam kesepakatan perjanjian ini dapat menyepakati perihal apa saja yang terkait dengan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang yang berlaku. Terhadap hal ini, pasal 35 KUHPerdata menegaskan bahwa;

Para calon suami isteri dengan perjanjian tersebut dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Namun demikian pada prakteknnya dan berdasarkan pengaturan pasal 119 – 198 KUH Perdata, perjanjian ini lebih banyak tentang hal – hal yang berkaitan dengan harta, baik yang diperoleh sebelum terikat perkawinan atau pun selama terikat perkawinan. Perjanjian tentang harta tersebut menjadi sangat penting mengingat adanya ketentuan bahwa selama terjadinya perkawinan terjadi percampuran harta. Hal ini idiatur pada pasal 119 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah Perjanjian Perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta.

Baca Juga:  Syarat, Tata Cara dan Prosedur Pendirian Yayasan

Berikut ini adalah gambaran umum perihal harta benda yang dapat disepakati dalam perjanjian tersebut:

  • Harta bawaan, yang meliputi harata yang diperoleh dari usaha masing-masing, hibah, warisan yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
  • Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh masing – masing pihal dalam perkawinan mereka. Pada situasi ini dapat disepakati bahwa tanggung jawab pada hutang piutang tersebut kembali ke masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu.
  • Hak istri dalam mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain.
  • Kewenangan istri dalam mengurus hartanya untuk tidak memerlukan kuasa dari suaminya.

Pencatatan 

Setiap Perjanjian Penikahan yang dibuat harus didaftarkan di notaris atau Pegawai Pencatatan Perkawinan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat pernikahan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 6

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 157 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi