Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum Kami Ajukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Konsekuensi Hukum Sikap Menolak dan Menerima Warisan

5
(2)
Menolak dan menerima warisan
Konsekuensi hukum jika menolak atau menerima warisan

Pada prinsipnya, seorang ahli waris dapat menentukan sikap apakah menerima atau menolak suatu warisan, dan masing – masing sikap tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda – beda, khususnya menurut ketentuan hukum waris KUHPerdata.

Khusus hukum adat dan hukum Islam tidak dikenal pranata penolakan warisan, karena pada pokoknya harta yang diwariskan kepada ahli waris adalah suatu budel, yakni saldo atau sisa dari pemenuhan kewajiban atau pembayaran utang – utang pewaris. Kemudian berdasarkan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila harta pewaris tidak cukup untuk pemenuhan kewajiban dan utang – utangnya, maka cukup harta yang ada saja digunakan untuk pembayaran tersebut.  Ketentuan yang demikian menjadi alasan tidak diperlukannya pranata penolakan warisan, karena tidak mungkin ahli waris menerima sesuatu yang minus.

Berbeda halnya dengan sistem hukum waris KUHPerdata, dimana yang beralih dari pewaris ke ahli waris pada hakikatnya adalah semua harta warisan serta kewajiban atau utang dari pewaris. Ketentuan seperti itu memungkinkan pewaris memperoleh sesuatu yang minus. Oleh karena itu KUHPerdata memberikan kebebasan kepada ahli waris untuk memilih tiga sikap berikut konsekuensi hukumnya masing – masing, yaitu sebagai berikut:

  1. Menerima secara keseluruhan harta warisan. Sikap ini memiliki konsekuensi, yakni bertanggung secara keselurahan atas harta yang menjadi bagiannya yang sebanding dengan utang harta peninggalan.
  2. Menolak warisan. Artinya ahli waris tidak menerima apapun dari harta peninggalan termasuk kewajiban untuk membayar utang pewaris. Penolakan warisan harus dinyatkan secara tegas dengan membuat pernyataan di depan Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat terbukanya warisan. Penolakan warisan tidak menyebabkan kedudukan ahli waris bersangkutan dapat digantikan, kecuali ahli waris yang menolak tersebut hanya satu – satunya ahli waris, maka kedudukannya dapat digantikan, namun pengganti tersebut kedudukannya bukan sebagai pengganti (plaatsvervulling) melainkan dirinya sendiri sebagai ahli waris. Demikian pula, jika terdapat lebih dari satu ahli waris, namun semuanya menolak warisan.
  3. Menerima dengan syarat atau menerima secara benefisier. Artinya, apabila harta warisan menunujukkan saldo minus maka ia hanya membayar utang harta peninggalan sebanyak nilai aktiva dari harta peninggalan dan apabila ada saldo yang menguntungkan, maka seluruhnya menjadi hak ahli waris bersangkutan.
Baca Juga:  Memahami Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana

Untuk menentukan mana dari ketiga sikap di atas yang akan diambil oleh ahli waris, Pasal 1023 KUHPerdata mengatur, bahwa si ahli waris berhak untuk meminta, agar kalau dianggap perlu warisan pewaris didaftar dulu, baru nanti sesudah melihat keadaan warisan, menentukan sikapnya. Selama proses penentuan sikap tersebut, sesuai Pasal 1025 jo. Pasal 1089 KUHPerdata, si ahli waris tidak boleh dipaksa untuk menentukan sikapnya terhadap warisan.

Demikian penjelasan tentang sikap ahli waris terhadap warisan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 2

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini


Tim KlinikHukum.id

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.
(Visited 60 times, 1 visits today)

Kesulitan membuat kontrak?

Hubungi kami sekarang!

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi