Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Pengertian dan Perbedaan Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat Bagi Pejabat TUN

Kewenangan
Pengertian dan Perbedaan Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat Bagi Pejabat Tata Usaha Negara

Pejabat Tata Usaha Negara pada prinsipnya memiliki tiga jenis kewenangan dalam melaksanakan tugasnya yang terkait dengan jabatannya. Ketiga jenis kewenangan tersebut adalah kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Artikel ini akan menguraikan pengertian dan perbedaan antara ketiga jenis kewenangan dimaksud.

Sebelum menjelaskan ketiga jenis kewenangan tersebut, terlebih dahulu harus dipahami tentang pejabat TUN itu sendiri. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan  pengertian tersebut dipahami bahwa pejabat TUN dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan kata lain wewenang yang dimiliki oleh pejabat Tata Usaha Negara berasal dari peraturan perundang – undangan yang ada. Hal ini juga bermakna bahwa keabsahan atau legalitas pelaksanaan tugas pejabat TUN harus berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Di berbagai literatur dijelaskan bahwa kewenangan yang bersumber dari peraturan peraturan perundang – undagan diperoleh melaui tiga cara, yakni secara atributif, delegatif dan mandat. Berikut penjelasan ketiga jenis kewenagan tersebut:

Atribusi

Kewenangan atribusi juga dikenal sebagai kewenangan orisinil adalah kewenangan pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan oleh langsung oleh pembuat undang – undang melalui peraturan perundang – undangan. Artinya kewenangan tersebut secara redaksional tertulis dalam peraturan perundang – undagan dimaksud. Pejabat TUN yang memiliki kewenangan ini  dapat menciptakan wewenang baru untuk memperluas wewenang yang sudah ada. Contoh kewenangan atributif adalah kewenangan yang dimiliki oleh Presiden untuk membuat undang – undang, Perpu dan PP.

Delegasi

Kewenangan ini tidak bersifat orisinil sebagaimana kewenagan atributif atau bersifat non orisinil. Kewenagan diperoleh berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Dengan adanya pelimpahan tersebut maka tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pejabat pemberi delegasi atau delegans namun berpindah pada pejabat penerima wewenang atau delegatoris. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa maka yang akan digugat adalah pejabat delegatoris tersebut. Contoh kewenagan delegasi adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang Wakil Bupati yang diperoleh dari Bupati saat sedang menunaikan ibadah haji atau umrah.

Baca Juga:  Jenis - Jenis Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan TRIPs dan Perundang – Undangan Nasional

Mandat

Kewenangan yang diperoleh berdasarkan mandat juga termasuk kewenangan non orisinil. Pejabat penerima mandat atau mandataris bertindak berdasarkan mandat yang diperoleh dari pemberi mandat atau mandans. Perbedaannya dengan delegasi adalah bahwa tanggungjawab yuridis atas tindakan yang diambil berdasarkan mandat tersebut tetap berada pada pemberi mandat, sehingga apabila terjadi sengketa maka yang harus digugat adalah pemberi mandat. Contoh kewenangan berdasarkan mandat adalah seorang dosen penanggungjawab matakuliah ketika akan melaksanankan ibadah haji member mandat kepada asistennya untuk melaksanakan ujian bagi mahasisnya, namun pemberian nilai tetap menjadi tanggungjawab dosen bersangkutan.

Demikian Pengertian dan Perbedaan Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. Semoga bermanfaat. Terima kasih!

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 5

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 5,357 times, 4 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi