Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum Kami Ajukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Jenis Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan

5
(1)

Dalam sistem peradilan Indonesia dikenal beberapa jenis upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan. Upaya hukum dilakukan oleh salah satu pihak yang  berperkara dimana pihak tersebut  merasa tidak puas dengan putusan hakim yang mengadili perkaranya.  Adapun tujuan dilakukaknnya  upaya hukum adalah mengoreksi serta meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Sistem hukum acara di Indonesia mengelompokkan upaya hukum ke dalam dua jenis, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dan masing – masing terdiri dari beberapa jenis upaya yang hukum yang berbeda.

Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap. Hukum acara mengenal tiga jenis upaya hukum biasa, yaitu:

  1. Verzet atau perlawanan terhadap putusan verstek, yakni putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa kehadiran tergugat. Verzet dan verstek hanya ada dalam ranah hukum acara perdata. Penjelasan lebih lanjut tentang putusan verstek dapat dibaca pada artikel: “Jenis – Jenis Putusan Dalam Hukum Acara Perdata”.
  2. Banding, yakni upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara dan tidak puas dengan putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Banding diajukan ke pengadilan tingkat kedua (Pengadilan Tinggi).
  3. Kasasi, yakni upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang ditujukan ke Mahkamah Agung, dimana diajukan karena pihak yang bersangkutan menilai bahwa hakim pengadilan judex fakti dalam putusannya telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, tidak berwenang atau melampau batas kewenangan serta tidak memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan dalam peraturan peraturan perundang – undangan. Mahkah Agung dalam memeriksa perkara kasasi hanya memeriksa penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan judex facti bukan fakta perkara, oleh karena itu Mahkamah Agung juga dikenal sebagai pengadilan judex yuridis.

Upaya Hukum Luar Biasa

Baca Juga:  Syarat, Tata Cara dan Prosedur Pendirian Yayasan

Disebut upaya hukum luara biasa karena pengajuannya dilakukan setelah sebuah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Adapun yang yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah, sebagai berikut:

  1. Peninjauan Kembali (PK) atau request civil, yakni upaya hukum yang ditujukan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan pengadilan, baik pengadilan judex factie atau pun pengadilan judex yuridis dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak mengenal Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP.
  2. Kasasi demi kepentingan hukum, yaitu kasasi yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung dimana jenis kasasi ini tidak akan berpengaruh terhadap perkara yang sedang berlangsung.

Disamping upaya hukum di atas, dikenal juga upaya lain yakni grasi. Grasi sendiri pada dasarnya tidak termasuk upaya hukum tetapi keberadaannya berpengaruh terhadap perkara dan pihak yang berperkara. Grasi adalah kewenangan yudikatif yang dimiliki oleh presiden. Baca lebih lanjut tentang grasi di artikel:”Memahami Pengertian Dan Perbedaan Grasi, Amnesti, Remisi, Rehabilitasi Dan Abolisi“.

Kesimpulan

Upaya hukum terdiri dua kategori, yakni upaya upaya hukum biasa yang meliputi verzet, banding dan kasasi, kemudian upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan yang khusus diajukan oleh jaksa agung.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 1

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini


Tim KlinikHukum.id

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.
(Visited 768 times, 1 visits today)

Kesulitan membuat kontrak?

Hubungi kami sekarang!

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi