Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum Kami Ajukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Keberadaan Hukum Internasional Perjanjian Dalam Sistem Hukum Nasional [1]

5
(3)
Hukum International Perjanjian
Eksistensi Hukum Internasional Perjanjian Dalam Sistem Hukum Nasional

Secara umum perjanjian internasional diartikan sebagai perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh subjek – subjek hukum internasional, seperti negara dan organisasi international. Sedangkan menurut pasal 2 Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional sebagai persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Kemudian pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tentang Perjanjian Internasional mendefinisikan perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Perjanjian internasional tersebut merupakan species dari genus berupa perjanjian secara umum dimana terikat pada asas – asas perjanjian tertentu. Asas pacta sund servanda adalah asas yang paling fundamental bagi semua jenis perjanjian termasuk perjanjian internasional. Menurut asas ini, bahwa perjanjian berlaku seperti undang – undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian negara – negara yang menjadi para pihak dalam sebuah perjanjian internasional terikat untuk melaksanakan isi perjanjian internasional tersebut di dalam wilayahnya masing – masing. Persoalannya adalah bahwa perjanjian internasional tersebut adalah produk hukum yang tidak lahir dari prosedur – prosedur formal sebagaimana prosedur yang berlaku pada perundang – undangan nasional, misalnya melalui pengesahan oleh Presiden atau badan legislatif. Namun keterikatan pada asas – asas perjanjian memberi konsekuensi keterikatan sebagaimana keterikatan pada produk – produk hukum nasional.

Dalam konteks tata hukum Indonesia, keterikatan pada hukum internasional perjanjian sangat menarik untuk didiskusikan, baik pada tataran praktek maupun pada tataran teoritis. Implementasi perjanjian internasional di dalam sistem hukum Indonesia sering bermuara kepada silang pendapat oleh berbagai pihak. Hal yang paling sering dipersoalkan adalah tentang daya ikat perjanjian internasional bagi seluruh rakyat Indonesia serta posisinya dalam hirarki perundang – undangan nasional.

Asas Pacta Sund Servanda Sebagai Asas Utama Perjanjian Internasional

Asas pacta sund servanda adalah asas yang paling fundamental di dalam perjanjian internasional. Disamping itu asas i’tikad baik sering dianggap sebagai pasangan dari asas pacta sund servanda terebut. Kedua asas hukum tersebut pada dasarnya telah direfleksikan di dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969[2] dan Konvensi Wina 1986,[3] bahwa; “Every treaty is inforce is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”. Sesuai dengan pasal tersebut, dipahami bahwa bagi pihak – pihak yang telah menjadi pihak dari perjanjian terikat untuk melaksanakan perjanjian dengan i’tikad baik.

Sebelum lebih jauh membahas tentang asas pacta sund servanda penulis akan mengurai sedikit tentang pentingnya asas di dalam hukum termasuk di dalam sebuah perjanjian internasional. Asas sering juga disebut dengan istilah principle. Kamus Bahasa Indonesia memberi tiga pengertian terhadap kata asas yaitu:[4]

  1. Dasar, alas, podoman;
  2. Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpahan berfikir;
  3. Cita – cita yang menjadi dasar.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa asas adalah dasar atau tempat tumpahan berpikir di dalam memperoleh kebenaran. Dalam kaitannya dengan hukum Paton mengemukakan bahwa, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas yang mendasari adanya suatu norma hukum.[5] Oleh karena itu setiap norma selalu berlandaskan pada asas hukum sehingga harus dapat dikembalikan kepada asas terebut. Lebih lanjut Erkema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma – norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar – dasar umum atau petunjuk – petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis harus berorientasi pada asas – asas hukum teresbut.[6] Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Ron Jue, bahwa asas hukum merupakan nilai – nilai yang melandasi kaidah – kaidah hukum.[7]

Menurut Paul Scholten, asas hukum dapat berada baik di dalam sistem hukum maupun di belakang atau diluar sistem hukum. Apabila nilai asas hukum itu diwujudkan di dalam sebuah kaidah hukum positif, maka asas hukum itu berada dalam sistem hukum. Sebaliknya, apabila nilai asas hukum itu tidak diwujudkan di dalam sebuah kaidah hukum, maka asas hukum itu berada di belakang sistem hukum.[8] Berdasarkan pandangan Scholten tersebut kita sering menjumpai beberapa asas hukum yang secara langsung dituangkan ke dalam peraturan perundang – undangan tertentu, misalnya asas legalitas yang juga dituangkan dalam pasal 1 KUH Pidana. Sebaliknya ada banyak asas hukum yang meskipun tidak disebutkan di dalam kaidah hukum tertentu tetapi dianggap sebagai jiwa dari kaidah hukum tertentu.

Selanjutnya mari kita lihat pengertian dan kedudukan asas Pacta Sund Servanda. Secara bahasa, asas hukum ini berasal dari bahasa Latin, yakni berarti “janji harus ditepati”.  Pada awalnya asas ini merupakan asas yang berlaku dalam sistem hukum civil law kemudian diadopsi ke dalam hukum internasional.[9] Asas ini adalah dasar dari dilaksanakannya sebuah perjanjian atau kontrak yang bermakna bahwa perjanjian merupakan undang – undang bagi para pihak yang membuatnya dan pengingkaran terhadap perjanjian tersebut merupakan tindakan wanprestasi. D i dalam hukum positif kita asas ini dituangkan di dalam pasal 1338 KUH Perdata.[10]

Kekuatan mengikat sebuah perjanjian pada dasarnya mempunyai akar religi. Agama Islam mengajarkan bahwa orang beriman memiliki kewajiban untuk memenuhi janji – janji yang telah dia buat karena setiap janji akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Hal tersebut disebutkan di dalam Surah Al – Maidah Ayat 1[11] dan Surah Al – Isra Ayat [12]

Demikian halnya agama Nasrani dan Yahudi melalui Kitab Perjanjian Lama (old testament) mengajarkan bahwa; “apabila seseorang berjanji kepada Tuhan atau mengambil sumpah untuk memenuhi sebuah kewajiban dengan suatu janji, maka ia tidak boleh menginkari perkataannya dan haruslah ia melaksanakan apa yang telah dikatakannya”.  Hal yang sama juga diajarkan di dalam Kitab Perjanjian Baru, bahwa; “Apa yang kamu katakan ‘ya’ biarlah tetap ‘ya’ dan ‘tidak’ tetaplah ‘tidak’.

Uraian tersebut memperlihatkan bahwa asas pacta sund servanda memiliki akar religi yang sangat kuat sehingga dapat berlaku secara universal bagi siapa saja. Dalam perkembangannya asas tersebut menjadi asas yang paling penting di dalam hukum perjanjian internasional.

Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya tentang asas pacta sund servanda tersebut. Grotius mengatakan bahwa asas pacta sund servanda adalah asas yang paling fundamental di antara asas – asas hukum alam yang melandasi hukum internasional. Menurutnya, asas tersebut merupakan bagian dari hukum kodrat yang menjadi dasar sebuah konsensus. Pandangan Grotius tersebut didukung oleh Anzilotti, seorang sarjana berkebangsaan Italia. Di dalam salah satu karyanya, Anzilotti mengatakan bahwa:

“Tiap tertib hukum terdiri dari sekumpulan norma yang sifat mengikatnya berasal dari suatu norma fundamentil, terhadap mana semua norma – norma terikat langsung atau tidak langsung. Dengan demikian norma fundamentil menentukan norma – norma manakah yang mendirikan tertib hukum, dan memberikan kesatuan kepada keseluruhan norma – norma itu. Tertib hukum internasional mempunyai keistimewaan karena fakta bahwa, dalam tertib ini asas pacta sund servanda tidak tergantung pada norma yang lebih tinggi, ia sendiri merupakan norma tertetinggi”[13]

Selanjutnya Hans Kelsen juga mengemukakan pendapatnya yang senada dengan pendapat Grotius dan Anzilotti di atas. Kelsen memulai pendekatannya dengan mengatakan bahwa daya ikat hukum internasional bertitik tolak pada hukum internasional kebiasaan. Artinya secara hirarki, hukum internasional kebiasaan berada pada posisi yang lebih tinggi dibanding hukum internasional yang lain, dalam hal ini perjanjian internasional. Oleh karena itu Kelsen mengasumsikan bahwa hukum internasional kebiasaan adalah fakta pembentukan hukum (law creating fact) atau norma dasar (basic norm).  Selanjutnya Kelsen juga mengatakan bahwa perjanjian internasional adalah fakta pembentukan hukum, karena perjanjian tersebut menimbulkan hak – hak dan kewajiban dan memiliki daya ikat. Daya ikat tersebut disebabkan oleh hukum internasional kebiasaan yang menjelma dalam formula asas pacta sund servanda. Vedross, tokoh dari mazhab Viena mengatakan bahwa asas pacta sund servanda sebagai asas i’tikat baik untuk menaati perjanjian dan merupakan prinsip terpenting di dalam hukum perjanjian. Baginya, keberadaan asas pacta sund servanda merupakan suatu asas hukum umum (the general principle of law). Selanjutnya Vedross berpandangan bahwa asas ini adalah bagian dari hukum internasional perjanjian bukan hukum internasional kebiasaan. Dengan demikian nampak jelas bahwa daya ikat hukum internasional baik hukum internasional kebiasaan ataupun hukum internasional perjanjian diletakkan pada norma dasar pacta sund servanda.

Merujuk pada pendapat Paul Scholten, bahwa asas hukum dapat ditemukan baik di dalam maupun di luar sistem hukum maka asas pacta sund servanda pun demikian. Sebagai bagian dari sistem hukum asas ini dapat ditemukan di dalam beberapa hukum positif berupa perjanjian internasional, yaitu antara lain pasal 2 ayat 2 Piagam PBB dimana dikatakan bahwa: “All members in order to ensure to all of the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligation assumed by them in accordance with the present charter”. Pasal ini menegaskan bahwa negara – negara anggota PBB terikat untuk memenuhi kewajiban – kewajibannya sebagai konsukuensi dari kedudukannya sebagai anggota PBB. Kemudian pasal ini juga menegaskan bahwa negara – negara anggota PBB dalam melaksanakan kewajibannya harus berdasar pada asas i’tikad baik. Terhadap pasal ini Martin Dixon dan Robert MC Qorquadale mengatakan, bahwa ini adalah cerminan dari asas pacta sund servanda di dalam piagam PBB, dan berpasangan dengan asas i’tikad baik.[14]

Selanjutnya, keberadaan asas pacta sund servanda juga dapat ditemukan pada alinea ketiga pembukaan Konvesi Wina 1969 dan 1986, bahwa: “Noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta sund servanda rule are universally recognized”. Dengan demikian kedua konvensi ini mengakui asas pacta sund servanda  sebagai asas yang diterima secara universal bersama dengan asas kebebasan berkontrak dan asas i’tikad baik. Kemudian pada pasal 26 kedua konvensi tersebut juga merefleksikan pengakuan asas pacta sund servanda, dimana disebutkan bahwa; “Every treaty is inforce is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa bagi pihak – pihak, dalam hal ini negara dan subjek hukum internasional lainnya, yang telah menyepakai perjanjian memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dengan i’tikat baik.

Di dalam konteks hukum positif kita, keberadaan asas pacta sund servanda dan asas i’tikad baik sangat jelas tertuang di dalam pasal 1338 KUH Perdata dengan bunyi pasalnya yaitu:

Ayat 1: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi yang membuatnya;

Ayat 2:   Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang – undang;

Ayat 3:   Persetujuan harus dilaksanakan dengan i’tikad baik.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga secara jelas mengakui keberadaan asas pacta sund servanda dan asas i’tikad baik. Pada pasal Pasal 4 ayat 1 undang – undang tersebut disebutkan bahwa:

“Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian dengan suatu negara atau lebih, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan i’tikat baik”

Berdasarkan kaidah – kaidah hukum positif tersebut nampak jelas bahwa pemerintah Indonesia juga mengakui keberadaan asas pacta sund servanda  dan asas i’tikad baik sebagai asas yang berlaku secara universal baik di dalam konteks hukum internasional maupun di dalam konteks hukum nasional.  Demikian pentingnya asas pacta sund servanda tersebut, Hans Kelsen menyebutnya sebagai grund norm atau norma dasar di dalam hukum perjanjian. Asas ini berlaku secara absolut  di dalam setiap perjanjian. Artinya siapa pun yang telah membuat janji termasuk janji sebuah negara untuk ikut serta di dalam sebuah perjanjian internasional harus melaksanakan segala hal yang disepakati di dalam perjanjian tersebut.

Prinsip “there is no rule without exception” atau tidak ada aturan tanpa pengecualian juga berlaku pada asas pacta sund servanda tersebut. Di dalam hukum internasional terdapat asas lain yang memungkinkan bagi negara atau subjek hukum internasional yang lain untuk membatalkan perjanjian yang telah sepakati atau menolak untuk tunduk kepada asas pacta sund servanda. Asas yang sedang kita bicarakan ini adalah asas rebus sic stantibus. Sejarah tentang asas ini dapat ditelusuri hingga ke-12, dimana ahli – ahli hukum Kanonik ketika itu mengenal asas ini dalam ungkapan bahasa Latin; “contractus qui habent tractum saccesivum et deventiam the future rebus sic stantibus intelleguntur”, yang artinya bahwa “perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksankannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa datang harus tetap sama”. Artinya sebuah perjanjian akan dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan janjinya, sepanjang lingkungan dan keadaan pada saat dibuatnya perjanjian itu tidak berubah. Apabila terjadi perubahan yang karena perubahan itu mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan perjanjian, maka pihak yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dapat menyatakan keluar atau tidak terikat lagi dengan perjanjian itu atau menunda pelaksanaan perjanjian, dan kewajiban untuk tunduk pada asas pacta sund servanda gugur dengan sendirinya.

Dalam perkembangannya asas rebus sic stantibus sering digunakan di dalam hukum internasional dan mendapat dukungan dari para ahli. Machiavelli mengatakan bahwa; “segala sesuatu bergantung pada keadaan yang kebetulan berlaku pada suatu waktu yang dihadapi oleh penguasa negara”.[15] Pernyataan Machiavelli tersebut menyiratkan pembenaran terhadap asas rebus sic stantibus. Demikian halnya Alberto Gentili secara tegas mendukung asas ini melakui salah satu pernyataannya bahwa; “… yang paling penting atas hukum traktat adalah dalil bahwa perjanjian selalu mengandung syarat tersimpul, yaitu bahwa traktat hanya mengikat selama kondisi – kondisinya tidak berubah”.[16] Bahkan Bynkershoek yang sebelumnya menolak asas ini, menyarankan kepada penguasa berdaulat untuk melepaskan diri dari suatu janji bilamana ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menaati janji – jani itu.[17]

Seperti halnya asas pacta sund servanda asas rebus sic stantibus juga dapat ditemukan di dalam kaidah hukum positif. Di dalam Konvensi Wina 1969 pengaturan tentang asas ini ditemukan pada pasal 62 dimana digunakan istilah “fundamental change of circumtances” untuk merujuk pada asas tersebut. Selanjutnya di dalam hukum poitif kita keberadaan asas rebus sic stantibus dapat ditemukan pada pasal 18 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, dimana di dalam pasal tersebut pada bagian (c) disebutkan bahwa; “perjanjian internasional berakhir apabila terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”.

Berdasarkan pengaturan kaidah hukum positif tersebut nampak jelas bahwa syarat mutlak untuk menerapkan asas rebus sic stantibus adalah adanya perubahan yang mendasar (fundamental change of circumtances). Terhadap hal ini Mieke Komar Kantaatmaja mensyarakat beberapa hal terhadap perubahan mendasar tersebut, yaitu sebagai berikut:[18]

  1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian;
  2. Perubahan tersebut adalah perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut;
  3. Perubahan tersebut tidak dapat diramalkan sebelumnya oleh para pihak;
  4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilaksanakan menurut perjanjian itu;
  5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Di dalam sejarah bangsa Indonesia asas tersebut pernah diterapkan ketika pemerintah Indonesia secara sepihak memutuskan keseluruhan persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan pemerintah Belanda. Alasan yang dipakai oleh pemerintah Indonesia sebagaimana ditulis oleh Sidik Suraputra, yaitu:[19]

“Maka didalam keadaan yang sudah begitu berubah dan mendesak sekali untuk membatalkan perjanjian KMB demi kepentingan nasional, pemerintah tidak mempunyai pilihan lain dari pada membatalkan perjanjian tersebut atas dasar rebus sic stantibus yang berlaku di dalam hukum internasional. Menurut asas rebus sic stantibus yang berarti atas dasar kenyataan adanya perubahan – perubahan yang vital di dalam negeri daripada salah satu pihak yang menandatangani, maka pihak tersebut berhak menarik diri dari ikatan perjanjian itu. Dengan lain perkataan, di dalam keadaan yang demikian, maka prinsip rebus sic stantibus bisa dibuat sebagai dasar untuk meniadakan asas pacta sund servanda”

Penerapan asas rebus sic stantibus tersebut juga dilakukan pada perjanjian Celah Timor antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia. Jejak pendapat yang berakhir dengan kemerdekaan Timor Leste sebagai negara berdaulat yang baru menyebabkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya kesepakatan pada perjanjian Celah Timor tersebut mengingat wilayah landas kontinen yang merupakan objek perjanjian tidak lagi berada di dalam kedaulatan Indonesia namun berada pada wilaya negara baru; Timor Leste. Keadaan yang demikian termasuk di dalam kategori perubahan yang fundamentil sehingga menjadi alasan penerapan asas rebus sic stantibus sekaligus meniadakan asas pacta sund servanda.

Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Hubungan hukum internasional dan hukum nasional selalu menarik untuk didiskusikan baik dilihat dari sisi teori hukum maupun dari sisi praktis, terlebih bila diskusi itu dilakukan pada konteks tata hukum Indonesia, mengingat teori, doktrin dan hukum terkait dengan eksistensi hukum internasional di dalam tata hukum kita belum berkembang sehingga sering menimbulkan persoalan praktis dalam tataran implementasi perjanjian internasional di dalam kerangka sistem hukum nasional. Sebelum masuk pada pembahasan tentang eksistensi hukum internasional di dalam sistem hukum Indonesia di sub bab ini penulis terlebih dahulu akan mengurai beberapa beberapa pandangan dan doktrin terkait hubungan hukum internasional dan hukum nasional secara umum.

Hukum internasional dan hukum nasional adalah dua domain hukum yang pada satu sisi terkadang dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum dan pada sisi lainnya terkadang pula diposisikan sebagai dua entitas sistem hukum yang berbeda serta terpisah antara satu dengan yang lainnya.[20] Kedua pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh dua aliran yang berbeda pula yakni, aliran monisme dan aliran dualisme. Berikut adalah uraian lengkap tentang kedua aliran tersebut.

1. Aliran Monisme

Aliran monisme didasarkan pada pandangan bahwa hanya ada satu sistem hukum di dunia yang mengatur kehidupan manusia, sehingga hukum internasional dan hukum nasional adalah satu kesatuan yang berada di dalam sistem hukum yang sama. Penganut aliran monisme juga berpendapat bahwa hukum internasional berlaku dalam ruang lingkup hukum nasional tanpa harus melalui proses transformasi. Kalaupun ada legislasi nasional yang mengatur masalah yang sama maka legislasi dimaksud hanya merupakan implementasi dari kaidah hukum internasional dimaksud. Dalam hal ini, hukum internasional yang berlaku dalam sistem hukum nasional akan tetap pada karakternya sebagai hukum internasional.[21]

Salah satu tokoh utama aliran ini adalah Hans Kelsen. Bagi Kelsen hukum internasional dan hukum nasional adalah dua hal yang tak terpisahkan. Pandangannya tersebut terangkum di dalam pernyataannnya bahwa:[22]

“Since the international legal order not only requires the national legal orders as a necessary completion but also determines their sphere of validity in all respects, international and national law form one inseparable whole”

Disamping itu menurut pandangan Kelsen tersebut bahwa tata hukum internasional tidak hanya mensyaratkan tata hukum nasional sebagai pendukung tetapi juga menentukan lingkup validitas dalam seluruh kepatuhan. Sehingga semakin jelas bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah suatu kesatuan secara keseluruhan. Penekanan pada validitas hukum nasional terhadap hukum internasional menunjukkan keberadaan negara sangat  penting bagi keabsahan hukum international. Pandangan Kelsen yang demikian dipengaruhi oleh cara berpikir positivisme yang dia anut, dimana positivisme mengajarkan bahwa negara adalah organisasi hukum berdaulat, penyelenggara kekuasaan dan melalui organ – organnya mengurus pemerintahan berdasarkan hukum. Atas dasar hukum nasional, negara melakukan hubungan dengan negara lain, dan begitu pula sebaliknya.[23] Oleh karena itu Kelsen berpendapat bahwa hukum internasional tidak lengkap dan menjadi sempurna setelah ia mendapatkan pengesahan atau validitas oleh hukum nasional.[24]

Baca Juga:  Apa Saja Alasan Pembenar Dan Alasan Pemaaf Perbuatan Pidana ?

Senada dengan pandangan Kelsen tersebut Charles G. Fenwick juga mengamini bahwa hukum nasional adalah tempat bagi hukum internasional memperoleh kesempurnaannya. Hal itu terangkum melalui pernyataannya sebagai berikut:[25]

“International law is, in its formal aspects, a law governing the relation of states. It precepts, wheter in the form customary law or oof treaties and convention, are addressed directly to states. But the international community possesses no excecutive organ competent to act by its own agents for the enforcement the rule; it has not a judicial organ with authority with its own name to apply the rule of law to specific cases. Hence if the rules of international law are to be put into effect they must be put into effect through the governmental organs of the separate states. Each separate states, however its own national constitution, and its own international system of legislative, excecutive and judicial powers which function in according with the provisions of the constitutions”

Hal penting lain terkait dengan aliran monisme tersebut adalah tentang kemungkinan adanya hubungan hirarkis antara hukum internasional dan hukum national. Oleh karena itu pertanyaan yang kemudian muncul adalah yang manakah di antara keduanya yang menempati hirarki yang lebih tinggi atau sebaliknya. Persoalan ini kemudian melahirkan dua sudut pandang yang berbeda di dalam aliran monisme tersebut, yaitu monisme dengan primat hukum nasional dan monisme dengan primat hukum internasional. Penjelasan tentang kedua pandangan tersebut     dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, yaitu sebagai berikut:[26]

  1. Paham monisme dengan primat hukum nasional, yaitu suatu paham yang berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama ialah hukum nasional. Hukum internasional itu tidak lain merupakan lanjutan hukum nasional belaka, atau tidak lain dari hukum nasional untuk urusan luar negeri (auszeres staatsrecht). Dengan kata lain hukum internasional itu bersumber pada hukum nasional.
  2. Paham monisme dengan primat hukum internasional, yaitu suatu paham yang berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama ialah hukum internasional. Hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan pada hakikatnya berkekuatan mengikatnya berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari hukum internasional.

Menyimak pendapat Kelsen dan Fenwick sebagaimana telah diuraikan di atas maka nampak bahwa kedua tokoh ini menganut aliran monisme dengan primat hukum nasional. Selanjutnya aliran monisme dengan primat hukum internasional oleh Kelsen dipandang sebagai aliran yang menggunakan doktrin tradisional dalam memahami hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Bagi Kelsen penganut aliran monisme dengan primat hukum internasional mengamini bahwa semua elemen di dalam negara ditentukan oleh hukum internasional, sehingga disimpulkan bahwa hukum internasional lebih superior dari pada hukum nasional. Dalam konteks cakupan dan jurisdiksinya yang berlaku secara global pandangan ini mungkin benar.  Fakta bahwa hukum nasional selalu disesuaikan dengan hukum internasional yang telah diratifikasi juga menunjukkan superioritas dari hukum internasional tersebut terhadap hukum nasional. Namun perlu diingat bahwa hukum internasional selalu membutuhkan validitas hukum nasional untuk mendapatkan keabsahaannya, sehingga superioritas hukum internasional terhadap hukum nasional adalah bersifat quasi (semu).

2. Aliran Dualisme

Berbeda dengan penganut aliran monisme yang melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan, bagi penganut aliran dualisme, kedua hukum itu  berada pada domain yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan materi dan sumber hukum dari masing – masing sistem  hukum. Perbedaan lainnya adalah cakupan yurisdiksi dari masing – masing. Hukum international mengatur soal hubungan antar negara dan subjek hukum internasional yang lain sedangkan hukum nasional mengatur hubungan antara  indivdu dengan individu atau individu dengan negara.  Selanjutnya dari segi struktur kedua sistem hukum ini sama sekali berbeda.

Perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional sebagaimana dipahami oleh penganut aliran ini menyebabkan tidak adanya hubungan hirarki di antara keduanya. Oleh karena itu diperlukan lembaga hukum “transformasi” untuk mengkonversikan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Kaidah hukum internasional tersebut selanjutnya berubah karakter menjadi produk hukum nasional dan berlaku sebagai hukum nasional serta tunduk dan masuk pada hirarki perundang – undangan nasional.[27]

Kritik terhadap aliran ini terkait dengan dengan validitas hukum international itu sendiri. Dengan memandang kedua hukum itu terpisah satu dengan yang lain maka sangat sulit menemukan dasar validitas dari hukum internasional. Faktanya bahwa hukum internasional tetap memerlukan validasi dari hukum nasional untuk mendapatkan kekuatan mengikatnya. Dengan kata lain bahwa hukum internasional tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari hukum nasional.

Teori Tentang Eksistensi Hukum Internasional di Dalam Hukum Nasional

Terlepas dari pemahaman penganut aliran dualisme tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional sebagaimana diuraikan diatas, eksistensi hukum internasional dalam hukum nasional tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu sub bab ini akan secara membahas membahas tentang keberadaan hukum internasional di dalam sistem hukum nasional khususnya yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan pembahasan tersebut terdapat dua teori terkait, yaitu teori inkorporasi dan teori transformasi. Berikut ini adalah penjelasan dari kedua teori tersebut.

1.Teori Inkorporasi

Pada dasarnya teori ini adalah kelanjutan dari paham monisme yang memandang bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional berada pada satu sistem yang sama, oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pandangan tersebut menurut teori inkorporasi bahwa hukum internasional juga adalah bagian dari hukum nasional oleh karena itu untuk memberlakukan hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional tidak memerlukan persetujuan legislasi terlebih dahulu tetapi dengan sendirinya berlaku seketika ketika suatu persetujuan internasional disetujui oleh pemerintah.[28] Dengan kata lain tidak diperlukan undang – undang untuk meratifikasi terhadap perjanjian internasional tersebut. Dengan berlakunya hukum internasional tersebut maka harus dipastikan bahwa hukum nasional tidak bertentangan dengan kaidah – kaidah hukum internasional tersebut.

Menurut Muchtar Kusumaatmaja, negara yang menganut teori inkorporasi ini adalah Amerika Serikat, namun terdapat pengecualian terutama jika suatu produk hukum nasional bertentangan dengan hukum internasional maka hukum nasional lebih diutamakan.[29] Apabila bila hukum internasional tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional maka ia seketika berlaku (self excecuting), sebaliknya apabila bertentangan dengan hukum nasional maka untuk memberlakukannya memerlukan persetujuan legislatif (non – self excecuting). Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Amerika Serikat tunduk kepada hukum internasional manakala kepentingan nasional mereka tidak terganggu oleh kaidah hukum internasional tersebut. Dengan demikian Amerika termasuk negara yang menganut monisme dengan primat hukum nasional. Prinsip yang sama juga berlaku di Inggris.

2. Teori Transformasi

Teori transformasi dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang berbeda. Teori ini sangat dipengaruhi oleh doktrin positiviseme bahwa hukum internasional tidak dapat secara langsung dan “ex propireo vigore” diterapkan di dalam hukum nasional.

Oleh karena itu untuk memberlakukan hukum internasional di suatu negara tertentu diperlakukan proses transformasi baik secara formal maupun secara materil yang dilakukan melalui persetujuan badan legislatif negara. Selanjutnya, berdasarkan teori ini diperlukan proses harmonisasi hukum internasional ke dalam hukum nasional mengingat adanya perbedaan antara kedua sistem hukum itu. Melalui proses harmonisasi tersebut hukum internasional diubah bentuknya menjadi berkarakter hukum nasional. Dengan demikian menurut teori ini bahwa hukum nasional memiliki kedaulatannya sendiri dan ketundukan suatu negara terhadap hukum internasional di dasarkan atas kemauannya sendiri (teori voluntarisme).

3. Teori Adopsi

Selain kedua teori tersebut di atas pada dasarnya masih ada teori yang lain yang berkaitan dengan eksistensi hukum internasional, khususnya hukum internasional kebiasaan, di dalam hukum nasional yaitu teori adopsi. Menurut teori ini bahwa hukum internasional kebiasaan berlaku bagi negara negara tertentu apabila negara tersebut secara diam – diam mengakui kebenaran prinsip – prinsip hukum internasional dan mengadopsi prinsip – prinsip tersebut ke  dalam kaidah – kaidah hukum nasional.

Secara umum tidak ada satu negara pun di dunia yang secara tegas menganut salah satu teori antara teori inkorporasi dan teori transformasi dalam memberlakukan hukum internasional perjanjian ke dalam sistem hukum nasional mereka. Hampir semua negara menggunakan kedua teori secara bersamaan sehingga sangat sulit untuk memastikan teori mana yang benar – benar mereka gunakan. Amerika Serikat dan Inggris misalnya dianggap menganut aliran monisme dan menggunakan teori inkorporasi namun dalam keadaan tertentu ketika kepentingan nasional mereka tidak diakomodir di dalam perjanjian internasional maka pelaksanaan hukum internasional tersebut memerlukan persetujuan kongres sehingga menunjukkan bahwa di satu sisi negara itu juga menganut aliran dualisme dan menggunakan teori transformasi.

Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia

Pada konteks ketatanegaraan Indonesia sangat sulit untuk menemukan kaidah hukum yang secara khusus mengatur tentang status hukum internasional dan perjanjian internasional di dalam sistem hukum kita. Konstitusi kita, UUD 1945, tidak mencantumkan satu pasal pun yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga tidak jelas posisi dan hirarki hukum internasional di dalam sistem hukum kita. Pengaturan yang terkait dengan hukum internasional dan hubungan luar negeri di dalam konstitusi UUD 1945 ada pada pasa 11 dan pasal 13. Tetapi pengaturan itu hanya berkaitan dengan proses atau prosedur ratifikasi dan pengangkatan serta penerimaan duta dalam ranah hukum nasional. Undang-undang yang berkaitan dengan Hukum Internasional, seperti Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor  24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga tidak mencantumkan pasal yang secara khusus mengatur tentang status hukum internasional tersebut.

Meskipun ketentuan di dalam pasal 11 UUD ’45 tidak secara tegas menyebutkan posisi hukum internasional tersebut tetapi cukup memberikan gambaran bahwa hukum internasional berada pada level undang – undang dan peraturan presiden. Hal itu terlihat dari bunyi pasal tersebut yaitu sebagai berikut:[30]

  1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.
  2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/ atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjajian internasional diatur dalam UU.

Demikian halnya dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa perjanjian internasional dapat disahkan baik dengan undang – undang maupun dengan Keputusan Presiden (baca: perpres). Selengkapnya hal itu  tercantum pada pada pasal 9 ayat (2) UU. No. 24/2000 yaitu; “Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang – undang atau Keputusan Presiden”[31]. Selanjutnya pasal 10 dan 11 undang – undang tersebut mengatur tentang syarat sebuah perjanjian internasional untuk di sahkan dengan undang – undang atau dengan Keputusan Presiden (baca: peraturan presiden). Pada 10 disebutkan bahwa sebuah perjanjian internasional disahkan dengan undang – undang apabila berkenaan dengan hal – hal sebagai berikut:[32]

  1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
  2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Republik Indonsia;
  3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
  4. Pembentukan kaidah hukum baru; dan
  5. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Kemudian pada pasal 11 disebutkan bahwa apabila perjanjian internasional berkenaan selain dari yang disebutkan pada pasal 10 tersebut maka perjanjian itu disahkan dengan Keputusan Presiden (baca: Peraturan Presiden). Dengan demikian berdasarkan kedua pasal tersebut oleh beberapa penulis disimpulkan bahwa hukum internasional atau perjanjian internasional yang telah ditransformasikan dalam sistem hukum kita berada pada level Undang – Undang dan Peraturan Presiden. Namun level tersebut bukan dalam pengertian hirarki sebagaimana dimaksud oleh Undang  – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang – Undangan.

Persoalan berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana hukum internasional itu mendapatkan kekuatan mengikatnya di dalam wilayah hukum Indonesia. Sebelum  menjawab pertanyaan ini sangat penting untuk  mengetahui pendekatan yang digunakan pemerintah terkait dengan hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Wisno Aryo Dewanto menyebutkan bahwa;[33]

“Dalam hal hubungan hukum internasional dan hukum nasional, Indonesia menggunaka pendekatan dualisme, dimana hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah, dimana hukum nasional memiliki supremasi yang lebih tinggi dari pada hukum internasional”

Dengan mengamini bahwa Indonesia menganut aliran dualisme dengan primat hukum nasional maka selanjutnya diperlukan lembaga transformasi bagi perjanjian internasional tersebut. Melalui proses transformasi tersebut dibuat aturan pelaksanaan dimana badan legisliatif sangat berperan (implementing legislation). Bagi Wisno Aryo Dewanto, bahwa hukum internasional yang telah diratifikasi tidak dapat secara langsung menjadi bagian hukum domestik Indonesia sebelum ditransformasikan dalam bentuk undang – undang atau peraturan presiden sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tentang Perjanjian Internasional.  Oleh karena itu berdasarkan pandangan tersebut nampak bahwa daya ikat perjanjian internasional di Indonesia bersifat non – self excuting karena untuk dapat diterapkan di dalam wilayah hukum Indonesia, perjanjian atau hukum internasional tersebut harus ditransformasikan dalam aturan pelaksanaan yang telah diatur dalam hukum Indonesia.

Berbeda dengan pendapat Wisnu Aryo Dewanto di atas,  Bachtiar mengatakan bahwa pemberlakukan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum Indonesia tidak selalu di dasarkan atas adanya aturan pelaksanaan yang melibatkan badan legislatif. Dasar pemberlakuanya adalah pada sistem ketatanegaraan yang memberikan wewenang kepada Presiden sebagai satu-satunya lembaga yang mewakili Negara dalam hubungan luar negeri. Apabila Presiden telah menggunakan wewenang sesuai dengan ketentuan konstitusi maka sebagai konsekuensinya hasilnya pun harus diterima sebagai konstitusional karena dengan demikian akan berarti juga melaksanakan perintah konstitusi. Pemberian tempat Perjanjian Internasional dalam sistem hukum nasional merupakan salah satu pencerminan penegakan konstitusi.[34] Artinya, perjanjian Internasional mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menjadi sumber hukum dalam Hukum Nasional karena telah dibuat sesuai dengan ketentuan konstitusi bukan karena diwadahi dalam bentuk Undang-Undang, sehingga Perjanjian Internasional merupakan sumber hukum di luar sumber hukum Undang-Undang.[35]

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

  1. Kekuatan mengikat hukum perjanjian internasional didasarkan pada asas – asas yang berlaku pada hukum perjanjian secara umum, dimana yang paling pokok adalah asas pacta sund servanda dan asas i’tikad baik.
  2. Aliran – aliran tentang keberadaan hukum internasional dalam hukum nasional adalah aliran monisme dan aliran
  3. Teori – teori tentang eksistensi hukum internasional dalam hukum nasional adalah; teori inkorporasi, teori transformasi dan teori
  4. Indonesia menganut aliran dualisme sehingga hukum internasional perjanjian tidak ada dalam sistem hukum atau hirarki perundang – undangan Indonesia.
  5. untuk memberlakukan hukum internasional perjanjian tertentu dalam wilayah hukum Indonesia, substansi perjanjian tersebut terlebih dahulu harus transformasikan ke dalam hukum nasional berdasarkan teori

DAFTAR REFERENSEI

[1] Tulisan ini telah dipublikasikan pada jurnal Gratia Vol. 14 No.1 (2) April 2018.

[2] Konvensi international yang mengatur pembuatan perjanjian antar negara sebagai subjek perjanjian internasional

[3]Konvensi international yang mengatur pembuatan perjanjian antar negara dan organisasi internasional atau antar organisasi internasional lain.

[4] Kamus Besar Bahasa Indonesia

[5] Chainur Arrasjid, 2000, Dasar – Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika: Jakarta. Hal. 36

[6] Sudikno Mertokusumo, 2001, Penem,uan Hukum, Liberty: Yogyakarta. Hal. 5

[7] J.J.H. Bruggink, Alih bahasa Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya: Bandung. Hal. 121

[8] Sudikno, Op.Cit. Hal. 122

[9] Harry Purwanto, 2009, Keberadaan Asas Pacta Sund Servanda Dalam Perjanjian Internasional, Mimbar Hukum, Vol. 21. No.1. Hal. 162

[10] Pasal 1338 KUH Perdata: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

[11] Al – Qur’an, Surah Al – Maidah, Ayat 1: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji …”

[12] Al – Qur’an, Al – Isra Ayat 34: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”.

[13] Harry Purwanto, Op.Cit. Hal. 165

[14] Martin Dixon dan Robert MC Qorquadale, 2000, Case and Material on International Law. Third Edition, BlackStone Press Limited, Aldine Palace, London. Hal. 69

[15] Harry Purwanto, 2011, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional, Mimbar Hukum – Edisi Khusus. Hal. 110

[16] Ibid

[17] Ibid

[18] Mieke Komar Kantaatmaja, 1981, Beberapa Masalah Pokok Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional, Makalah, Fakultas Hukum UNPAD

[19] Sidik Suraputra, 2006, Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya (Suatu Kumpulan Karangan), Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Diadit Media: Jakarta. Hal. 182

[20] Firdaus, 2014, Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang – Undangan Nasional Indonesia, Jurnal Hukum Fiat Justisia, Vol. 8. Nomor 1. Hal. 37

[21] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kedua, Alumni, Bandung. Hal. 107

[22] Hans Kelsen, 2006, General Theory of Law and State, Transaction Publishers: New Brunswick USA. Hal. 351

[23] Firdaus, Op.Cit. Hal. 41

[24] Hans Kelsen, Op.Cit. Hal. 343

[25] Charles Fenwick, 1962, International Law, Third Edition, Appleton Century Crofts Inc. New York. Hal. 87

[26] Muchtar, Op.Cit. Hal. 61 – 62

[27] Bachtiar, 2015, Eksistensi Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional (Optik Telaah Hukum Tata Negara Indonesia), Fakultas Hukum Universitas Pamulang

[28] Firdaus, Op.Cit. Hal. 44

[29] Muchtar, Op.Cit. Hal. 84 – 85

[30] Pasal 11 Undang – Undang Dasar 1945

[31] UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Pasal 11 ayat (2)

[32] Wisno Aryo Dewanto, 2009, Status Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia, Mimbar Hukum, Vol. 21. Hal. 332

[33] Ibid, Hal. 338

[34] Bachtiar, Op.Cit. Hal. 10

[35] Harjono, 2008, Perjanjian Internasional Dalam Sistem UUD 1945, Makalah Lokakarya Evaluasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional: Surabaya. Hal. 13

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 3

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini


admin

Hamzarief Santaria, SH., MH, berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum dengan bidang keahlian Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian, Perceraian, Perkawinan serta Hukum Bidang Ekonomi. Aktif dalam kajian ilmu hukum dan telah melahirkan beberapa karya, baik berupa buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.
(Visited 280 times, 1 visits today)

Kesulitan membuat kontrak?

Hubungi kami sekarang!

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi