Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Petunjuk Lengkap Cara Pendirian PT (Perseroan Terbatas)

Tahapan Pendirian Perseroan Terbatas
Langkah – Langkah dan Cara Pendirian PT

PT  adalah salah satu bentuk perusahaan yang secara hukum diakui di Indonesia bersama dengan bentuk – bentuk perusahaan lainnya. PT sendiri memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan bentuk perusahaan yang lain, yakni bahwa PT atau Perseroan Terbatas memiliki status sebagai perusahaan berbadan hukum, sebaliknya, perusahaan lain seperti CV (Commanditaire Vennootschaft) dan Firma tidak berstatus badan hukum.  Adapun undang – undang yang khusus mengatur tentang Perseroan Terbatas adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas (PT), selanjutnya disebut UUPT,  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

Syarat Pendirian PT

UUPT memenentukan beberapa persyaratan umum yang harus terpenuhi dalam mendirikan perusahaan Perseroan Terbatas. Persyaratan umum yang dimaksud, yakni meliputi; pertama syarat para pendirinya, kedua syarat tentang dasar beridrinya dan ketiga syarat permodalan. Berikut adalah penjelasan dari masing – masing syarat tersebut.

Syarat Pendiri PT

Pasal 7 UUPT menentukan bahwa pendiri Perseroan Terbatas harus 2 (dua) orang atau lebih, dimana masing – masing pendiri tersebut mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.  Orang yang dimaksud dalam hal ini meliputi semua WNI atau WNA, kecuali suami bersama dengan isteri mengingat tidak ada pemisahan harta dari keduanya sehingga tidak dapat mendirikan PT secara bersama  – sama.

Apabila, setelah perusahaan memperoleh status badan hukum, pemegang saham kurang dari dua orang, maka jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham harus mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain sehingga pemegang saham menjadi dua atau lebih. Ketentuan ini bersifat wajib sehingga apabila tidak dilaksanakan maka dapat berakibat dibatalkannya perseroan oleh pengadilan.

Syarat Dasar Berdirinya PT

Syarat ini berkaitan dengan legalitas pendirian perusahaan, yakni bahwa pendirian PT harus berdasarkan sebuah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Pasal 8 UUPT menentukan bahwa akta pendirian PT  harus memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan perusahaan, yakni identitas para pendiri, direksi dan komisaris, jumlah dan nominal saham yang ditempatkan dan disetor.

Syarat Permodalan PT

Terkait dengan syarat permodalan PT, pasal 32 ayat (1) menentukan bahwa modal Perseroan Terbatas adalah minimal Rp. 50.000.000/Lima Puluh Juta Rupiah. Namun demikian sejak berlakunya PP No. 29 Tahun 2016 ketentuan modal minimal dalam UUPT dapat disimpangi, dimana besaran modal perseroan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri dimana harus disebutkan dalam akta pendirian PT. Dari modal dasar perusahaan tersebut setidaknya 25% harus ditempatkan dan disetor yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Proses dan Cara Pendirian PT

Selanjutnya mengenai proses dan cara pendirian PT dimana harus melalui beberapa tahapan sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

Tahap I: Persiapan Data – Data Pendirian PT

Hal pertama yang harus dilakukan dalam tahapan dan cara pendirian PT adalah tentu saja mempersiapkan data – data yang diperlukan sebagaimana telah ditentukan oleh UUPT dan peraturan perundang – undangan lainnya.  Data – data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  1. Nama PT. Nama perusahaan harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan, yakni antara lain minimal terdiri dari tiga suku kata, belum dipakai perusahaan lain dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai nama PT diatur pada PP 43/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
  2. Tempat dan Domisili Perusahan, dimana harus ditentukan secara jelas dan dicantumkan dalam akta pendirian PT.
  3. Maksud dan tujuan perusahaan. Data ini menjelaskan tentang kegiatan perusahaan termasuk jenis usahanya. Pada anggaran dasar PT, maksud dan tujuan tersebut tercantum pada pasal 3.
  4. Struktur permodalan PT, yakni jumlah modal dasar perusahaan yang disepakati serta modal yang disetor dan ditempatkan dan lain sebagainya.
  5. Pengurus PT, meliputi direksi dan komisaris. Data direksi dan komisaris PT yang akan didirikan harus dipersiapkan.
Baca Juga:  Pengertian Tertangkap Tangan Menurut KUHAP

Tahap II: Akta Pendirian PT oleh Notaris

Setelah semua data tersebut di atas tersedia maka langkah selanjutnya adalah mendatangi notaris untuk meminta pembuatan akta pendirian PT. Akta pendirian PT dapat dibuat oleh notaris dimana saja, dengan catatan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Akta pendirian PT harus ditanda tangani para pendiri namun dapat dikuasakan kepada orang lain.

Tahap III: Pengesahan Pendiri Melalui SK Menteri

Pengesahan oleh menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM bertujuan untuk memberikan status badan hukum kepada PT. Biasanya, pengajuan pengesahan ke menteri juga merupakan bagian dari jasa yang ditawarkan oleh notaris dengan tambahan biaya tertentu. Setelah PT resmi berstatus badan hukum maka padanya akan berlaku hak dan kewajiban yang akan melekat selamanya termasuk kewajiban membayar pajak.

Tahap IV: Mengurus Dokumen Kelengkapan PT Lainnya

Setelah PT mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM maka PT tersebut telah sah berdiri dan berbadan hukum. Namun demikian, beberapa dokumen pendukung PT yang baru berdiri tersebut harus dilengkapi  dengan perizinanan –  perizinanan, baik perzinan umum maupun perizinan khusus.

Perizinan umum meliputi: Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) , Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dimana diajukan ke Pemerintah Daerah dan biasanya selesai dalam 10 hari kerja. Disamping itu NPWP  PT juga termasuk perizinan umum yang harus diurus di Kantor Pajak Pratama setempat. Pengurusan NPWP tersebut mensyaratkan berkas yang terdiri dari fotokopi SKDU, akta pendirian perusahaan, dan surat keputusan pengesahan akta dari Menteri.

Perizinan khusus meliputi perizinan yang khusus diwajibkan bagi PT sesuai dengan jenis usahanya. Misalnya, PT yang jenis usahanya berupa jasa konstruksi maka harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) bagi perusahaan yang bergerak di bidang perkebenan, dan lain sebagainya.

Setelah melewati tahapan – tahapan di atas maka Perseoran Terbatas yang bersangkutan dapat menjalankan usahanya secara sah. Demikian penjelasan tentang syarat dan tahapan – tahapan serta cara pendirian PT, terima kasih. Semoga bermanfaat!

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 3

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 453 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi