Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Cara dan Prosedur Membubarkan Perseroan Terbatas (PT)

Pembubaran PT
Cara Membubarkan Perseroan Terbatas (PT)

Dasar hukum pembubaran Perseroan Terbatas atau PT secara khusus diatur melalui pasal 142 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana pada pasal tersebut disebutkan bahwa pembubaran Perseroan terjadi dengan cara – cara atau alasan sebagai berikut:

  • berdasarkan keputusan RUPS;
  • karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  • berdasarkan penetapan pengadilan;
  • dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  • karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  • karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Berikut ini adalah penjelasan dari masing – masing cara dan alasan – alasan pembubaran Perseroan Terbatas – PT tersebut:

1. Keputusan RUPS

Pasal 42 ayat (1) huruf a UUPT menyebutkan bahwa yang berwenang membubarkan Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pembubaran Perseroan melalui RUPS tersebut hanya dapat diusulkan oleh direksi, komisaris dan  pemegang saham.

Usul pembubaran tersebut harus diajukan melalui rapat Dewan Direksi atau Dewan Komisaris, sehingga tidak dapat diajukan secara sendiri – sendiri. Sedangkan usul pembubaran oleh pemegang saham hanya dapat dilakukan oleh salah satu atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan pembubaran perseroan melalui RUPS tersebut sah apabila memenuhi syarat yang ditentukan pada pasal 87 ayat (1) dan pasal 89 UUPT, dimana berkaitan dengan prinsip musyawarah mufakat dan ketentuan kuorum rapat.

2. Berakhirnya Jangka Waktu Perseroan

Apabila Anggaran Dasar Perseroan menentukan tentang jangka waktu berdirinya perusahaan, maka perusahaan bubar dengan sendirinya setelah jangka waktu yang telah ditentukan tersebut berakhir.

3. Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pembubaran Perseroan melalui penetapan pengadilan diajukan pihak – pihak yang memiliki legal standing tertentu, sebagaimana diatur melalui Pasal 146 ayat (1) UUPT yaitu kejaksaan dengan alasan bahwa Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; pihak yang berkepentingan dengan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian; pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Baca Juga:  Persamaan dan Perbedaan PT dan CV Serta Kelebihan dan Kekurangannya

4. Boedel Pailit Tidak Mencukupi Untuk Membayar Biaya Kepailitan

Pencabutan putusan pailit akan menyebabkan pembubaran Perseroan. Pencabutan tersebut diputuskan apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dan jasa kurator dimana diusulkan oleh hakim pengawas. Pencabutan putusan pailit juga bersamaan dengan pemberhentian kurator.

5. Harta Pailit Dalam Keadan Insolvensi

Harta pailit dalam keadaan insolvensi maksudnya adalah bahwa seluruh harta Perseroan yang telah diputus pailit tidak cukup untuk melunasi keseluruhan kewajiban atau utangnya. Harta dalam keadaan insolvensi terjadi pada saat dijatuhkan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, sehingga akan menyebabkan bubarnya Perseroan.

6. Dicabutnya Izin Usaha Perseroan

Perseroan dalam menjalankan usahanya memerlukan izin usaha tertentu sehingga apabila izin usaha tersebut dicabut dan tidak lagi memiliki izin usaha yang lain maka Perseroan tidak lagi dapat menjalankan usahanya, sehingga juga berimplikasi terhadap bubarnya Perseroan.

Status Badan Hukum Perseroan

Perseroan yang dibubarkan berdasarkan salah satu alasan yang disebutkan di atas tidak secara otomatis menyebabkan Perseroan kehilangan statusnya sebagai badan hukum. Status Badan Hukum tersebut akan hapus setelah selesainya proses likuidasi dan diterimanya pertanggungjawaban likuidator oleh RUPS atau Pengadilan. Perseroan yang secara hukum telah bubar namun masih berstaus badan hukum tetap dianggap ada meskipun tidak lagi beroperasi, sehingga tetap harus menjalankan kewajiban hukumnya.

Demikian penjelasan tentang Cara dan Prosedur Membubarkan Perseroan Terbatas (PT). Semoga bermanfaat. Terimakasih!

Artikel terkait: Cara Pendirian Perseroan Terbatas.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 5

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 395 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi