Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum Kami Ajukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Apa Saja Alasan Pembenar Dan Alasan Pemaaf Perbuatan Pidana ?

5
(9)

Sebelum menjelaskan tentang hal – hal dapat menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf dari sebuah perbuatan pidana, terlebih dahulu kita perlu memahami tentang maksud dari kedua hal tersebut.

Alasan pembenar dapat bermakna bahwa sebuah perbuatan pidana tertentu  tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dilakukakn pemidanaan terhadap pelakunya. Alasan pembenar tersebut lebih bersifat obyektif. Kemudian makna alasan pemaaf adalah suatu alasan yang menghapus unsur kesalahan dari sebuah perbuatan pidana bukan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Alasan pembenar hanya memperhatikan  sisi pelaku saja bukan perbuatan sehingga lebih bersifat subjektif.

Apabila diperhatikan, unsur perbuatan melawan dan kesalahan adalah dua hal yang sangat esensial dalam rumusan delik pidana. Oleh karena itu keduanya mutlak dan harus terpenuhi sehingga terhadap pelaku tindak pidana tertentu dapat dilakukan pemidanaan. Namun demikian Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur keadaan – keadaan tertentu sehingga unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan tersebut hapus atau tidak ada sekaligus menyebabkan hapusnya atau tidak adanya pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berikut ini beberapa hal yang termasuk alasan pembenar dan pemaaf perbuatan pidana berdasarkan KUHP.

Alasan Pembenar

  1. Adanya daya paksa atau overmacht, yakni bahwa suatu perbuatan pidana dilakukan karena adanya kekuatan memaksa dengan kata lain pelakunya terpaksa sehingga perbuatan tidak dapat dihindarkan. R. Soesilo menjelaskan kata “terpaksa” dalam hal ini harus diartikan baik paksaan batin, maupun lahir, rohani maupun jasmani. Daya yang tidak dapat dihindarkan ialah suatu daya yang berlebih yang pada umumnya dianggap tidak dapat dialawan. Perihal overmacht ini di atur dalam KUHP pada pasal 48, bahwa: “Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana.
  2. Adanya pembelaan yang terpaksa atau noodweer, yakni keadaan memaksa yang telah timbul bukan karena adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang manusia. Misalnya, dua orang yang akan tenggelam di lautan memperebutkan sebuah pelampung yang hanya cukup untuk satu orang saja, apabila salah satunya membunuh yang lainnya, maka pembunuhan yang demikian termasuk Dengan demikian antara overmacht dan noodwer memiliki kemiripan dalam hal adanya keadaan memaksa, namun perbedaannya adalah, bahwa keadaan memaksa overmacht disebabkan karena kekuatan manusia sedangkan untuk noodwer disebabkan bukan oleh manusia. Perihal noodweer diatur pada pasal 49 ayat (1) KUHP.
  3. Karena menjalankan perintah undang – undang sebagaimana diatur pada pasal 50 KUHP. Contoh perbuatan pidanan karena menjalankan perintah undang – undang adalah “pencabutan nyawa” oleh seorang eksekutor terhadap terpidana mati.
  4. Karena sedang menjalankan perintah jabatan yang sah menurut ketentuan pasal 51 ayat (1) KUHP, yaitu: “tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang memberikan perintah tersebut”

Alasan Pemaaf

  1. Pelaku tidak mampu bertanggungjawab secara hukum, misalnya orang gila atau kurang waras akalnya. Hal ini diatur pada pasal 44 ayat (1) KUHP, yaitu; “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”
  2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, misalnya pelaku melakukan pembelaan atas diri atau orang lain secara berlebihan sehingga menyebabkan pelaku yang mengancam diri atau orang lain tersebut terbunuh. Soesilo mencontohkan seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut. Pembelaan terpaksa seperti ini diatur pada pasal 49 ayat (2) KUHP.
  3. Menjalankan dengan iktikad baik perintah jabatan yang tidak sah dimana diatur melalui pasal 51 ayat (2) KUHP. Untuk memenuhi maksud dalam dalam pasal tersebut maka pelaku harus; mengira denga iktikad baik bahwa perintah itu sah dan perintah itu berada dalam lingkungan dan wewenang orang yang diperintah.
Baca Juga:  Jenis – Jenis Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata

Demikian uraian tentang Alasan Pembenar Dan Alasan Pemaaf Perbuatan Pidana. Terima kasih.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 9

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini


Tim KlinikHukum.id

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.
(Visited 6,396 times, 4 visits today)

Kesulitan membuat kontrak?

Hubungi kami sekarang!

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi