Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak

Kronologis & Peristiwa:

Kami pasangan suami isteri yang telah menikah lebih dari lima tahun. Tetapi hingga saat ini kami belum dikaruniai seorang anak. Tentu saja kami sangat menginginkan kehadiran seorang anak dalam keluarga kami. Oleh karena itu bermaksud mengadopsi seorang anak yang tinggal tak jauh dari rumah kami. Hanya saja kami kurang paham dengan legalitas dari pengangkatan anak itu sendiri. Oleh karena itu melalui platform ini kami mohon pencerahan.

Pertanyaan:

Apa Syarat adopsi anak dan bagaimana prosedur pelaksanaannya?

Jawaban:

Saudara penanya, terima kasih atas pertanyaan anda. Persoalan adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan perundang – undangan, yaitu antara lain:

  1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  2. PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
  3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang persyarat Pengangkatan Anak

Pengertian Anak angkat atau Anak Adopsi menurut Pasal 1 angka 9 UU. 35/2014 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hal paling penting dicatat bahwa adopsi anak yang sah secara hukum hanya dilakukan melalui putusan atau penetapan pengadilan.

Selanjutnya mengenai syarat  adopsi anak diatur melalui PP No. 54 Tahun 2007. Berdasarkan PP tersebut, bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat – syarat sebagai beriktu:

  1. sehat jasmani dan rohani;
  2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
  5. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
  6. tidak merupakan pasangan sejenis;
  7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
  8. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
  9. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
  10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
  11. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
  12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
  13. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Sedangkan bagi anak itu sendiri harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

  1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  2. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  3. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
  4. memerlukan perlindungan khusus.

Selanjutnya mengenai prosedur pengangkatan anak dimana permohonannya diajukan ke Dinas Sosial dan penetapannya oleh pengadilan. Secara lengkap tahapan pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:

Tahap Persiapan Dokumen: Pada tahap ini pasangan calon orang tua angkat mempersiapkan beberapa dokumen untuk diajukan ke dinas sosial setempat. Adapun dokumen yang dimaksud adalah:

  1. Dokumen Pribadi bersama Pasangan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Surat nikah atau akta nikah;
  2. Akta Kelahiran calon anak angkat;
  3. Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK) dari kepolisia;
  4. Surat Keterangan dari Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah bagi Pasutri yang divonis tidak mungkin mempunyai anak;
  5. Surat Keterangan Pendapatan dari tempat bekerja atau Neraca Laba Rugi bagi pengusaha, untuk membuktikan Calon Orang Tua Angkat mampu secara Ekonomi;
  6. Surat Ijin Tertulis dari Wali atau Orang tua Kandung Calon Anak Angkat;
  7. Surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
  8. Dalam hal Pasangan Calon Orang Tua Angkat baik salah satu atau keduanya Warga Negara Asing, maka harus ada Surat Persetujuan dari Keluarga WNA tersebut yang dilegalisasi oleh Instansi Sosial Negara asal (Instansi yang membidangi urusan pengangkatan anak)
Baca Juga:  Cara Penafsiran Perjanjian atau Kontrak

Tahap Uji Kelayakan Orang Tua Angkat: Uji kelayakan yang dilakukan adalah memastikan tentang dokumen yang dijadikan berkas permohonan, memastikan Calon Orang Tua Angkat layak secara ekonomi, dan aspek-aspek lainnya yang bertujuan untuk kepentingan perkembangan anak nantinya.

Tahap Pengasuhan Sementara: Apabila calon orang tua yang telah dinyatakan layak untuk mengangkat anak maka selanjutnya dikeluarkan Surat Ijin Pengasuhan Sementara untuk Calon Orang Tua Angkat. Setelah itu Calon anak angkat mulai dapat diasuh dibawah pengasuhan Calon Orang Tua Angkat, dengan diawasi perkembangannya oleh pekerja sosial yang selalu membuat laporan selama 6 (enam) bulan.

Tahap Rekomendasi Dinas Sosial: Dalam hal calon orang tua angkat dinilai layak menjadi orang tua angkat setelah melalui tahapan pengasuhan sementara selama 6  bulan, maka Dinas Sosial Provinsi akan mengeluarkan rekomendasi untuk hal tersebut kepada Kementrian Sosial dan akan diterima oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak di Kementrian Sosial.

Tahap Pertimbangan Kementrian Sosial: Setelah diterimanya Rekomendasi oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak, penilaian kelayakan calon orang tua angkat tersebut akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) di Kemensos.Pada tahap ini, jika Tim PIPA menyetujui pengangkatan anak tersebut maka Akan keluar Surat Keputusan Menteri Sosial tentang persetujuan pengangkatan anak namun jika di tolak, maka anak akan dikembalikan ke Lembaga Pengasuhan Anak.

Tahap Penetapan Pengadilan: Surat Keputusan Kementrian Sosial yang menyetujui pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak tersebut. Jika Penetapan Pengadilan sudah keluar, maka salinan penetapannya disampaikan lagi kepada Kementrian Sosial untuk dilakukan pencatatan oleh Kementrian Sosial. Barulah setelah pengangkatan anak mendapat penetapan pengadilan dan tercatat di Kementrian, pengangkatan anak menjadi sah secara hukum.

Perlu dicatat bahwa pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat dan prosedur tersebut di atas  tidak menyebabkan putusnya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Demikian  jawaban kami, terima kasih.

Tim KlinikHukum.id

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 4.2 / 5. 6

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 351 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi