Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Syarat dan Prosedur Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

Pembpebasan Bersyarat adalah hak bagi setiap narapidan yang telah memenuhi syarat tertentu. Sebelum kita mengulas tentang syarat dan prosedur untuk mendapatkannya, terlebih dahulu saya ingin mengajak anda untuk memahami pengertian atau defenisi dari Pembebasan bersyarat itu sendiri. Pengertian tersebut dapat kita telusuri pada Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU 12/1995”), dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pembebasan Bersyarat adalah:

Bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak w dari 9 (sembilan) bulan.

Penjelasan tersebut juga sekaligus menentukan syarat pokok yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana sebelum diusulkan, yakni bahwa si narapidana telah menjalani paling tidak 2/3 dari masa hukumannya, dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Lebih lengkap tentang persyaratan tersebut  diatur melalui Permenkumham 3/2018, yakni pada Pasal 82, yaitu bahwa Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat, yaitu:

  1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
  2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
  3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
  4. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Khusus bagi narapidana untuk tindak pidana tertentu seperti terorisme, korupsi, narkotika, kejahatan kemanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional, berlaku syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

  1. Bagi narapidana terkait terorisme, korupsi, narkotika, kejahatan kemanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional harus telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.
  2. Bagi narapidana terkait terorisme, korupsi, narkotika, kejahatan kemanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
  3. Bagi narapidana terorisme, harus menyatakan secara tertulis ikrar kesetiaan kepada NKRI atau tidak akan mengulangi perbuatannya bagi Narapidana WNA.
  4. Bagi narapidana terorisme, harus telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
  5. Bagi Narapidana korupsi, harus telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Syarat – syarat tersebut di atas merupakan syarat yang bersifat substantif. Sedangkan syarat administratifnya terdapat pada Pasal 83 ayat (1) Permenkumham 3/2018, dimana disebutkan, bahwa syarat di atas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

  1. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  2. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”);
  3. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (“Bapas”);
  4. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan;
  5. salinan register F dari Kepala Lapas;
  6. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  7. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  8. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
    • Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    • membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
Baca Juga:  Apa Saja Syarat Bagi ASN Yang Ingin Berpoligami?

Tata Cara & Prosedur Pengajuan:

Selanjutnya mengenai prosedur dan tata cara  pengajuannya, yaitu sebagai berikut:

  1. Petugas Lembaga Pemasyarakan melakukan pendataan Narapidana yang akan diusulkan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
  2. Kelengkapan dokumen harus dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas/LPKA dan harus terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas.
  3. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi semua persyaratan.
  4. Apabila Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas kemudian menyampaikan usul tersebut kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
  5. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
  6. Dirjen Pemasyarakatan kemudian melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.
  7. Apabila Dirjen Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kesimpulan:

Pembebasan bersyarat adalah hak bagi setiap narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan serta memenuhi syarat tertentu lainnya, baik syarat substantif maupun syarat administratif. Usul diajukan oleh Kepala Lapas kepada Dirjen Pemasyarakatan kemdian disetujui dan diberikan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 1

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 93 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi