Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Apa Saja Syarat Bagi ASN Yang Ingin Berpoligami?

Poligami atau memiliki isteri lebih dari satu dalam ajaran Islam pada prinsipnya tidak dilarang selama jumlah isteri tidak lebih dari 4 orang dalam waktu yang bersamaan. Namun demikian Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan hukum positif bidang perkawinan menganut asas monogami. Artinya, menurut undang – undang tersebut seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Akan tetapi, apabila dipenuhi syarat – syarat tertentu atau berdasarkan keputusan pengadilan,  maka seorang pria boleh berpoligami. Khusus bagi Aparatur Sipil Negera atau ASN, berlaku persayaratan khusus dan lebih ketat dalam rangka menjaga kedisiplinan aparatur negara.

Ketentuan tentang persayaratan bagi ASN yang ingin berpoligami diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dimana dalam PP tersebut ditentukan bahwa ASN yang akan berpoligami harus mendapat izin dari pejabat. Hal ini diatur pada pasal 4, yaitu sebagai berikut:

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pada ayat 1 tersebut menegaskan bahwa izin dari pejabat adalah syarat mutlak bagi ASN yang akan berpoligami. Adapun yang dimaksud sebagai pejabat dalam hal ini adalah; Menteri; Jaksa Agung; impinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; Pimpinan Bank milik Negara; Pimpinan Badan Usaha milik Negara;  Pimpinan Bank milik Daerah; dan  Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.

Hal lain yang perlu diperhatikan pada pasal tersebut, yakni pada ayat (2) dimana memiliki pengertian bahwa ASN wanita apabila ingin menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat harus mengundurkan dari dari statusnya sebagai ASN, karena berdasarkan ketentuan tersebut ASN wanita tidak diperkenankan menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat.

Pemberian izin oleh perjabat tersebut hanya akan dilakukan apabila memenuhi sekurang – kurangnya satu dari syarat alternatif serta semua syarat kumulatif. Syarat alternatif dan kumulatif tersebut disebutkan pada Pasal 10 ayat (2) dan (3) PP 10/1983, yaitu sebagai berikut:

Baca Juga:  Syarat dan Prosedur Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

Syarat Alternatif:

  1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
  3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat Kumulatif:

  1. Ada persetujuan tertulis dari istri;
  2. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  3. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Permohonan berpoligami bagi seorang Aparatur Sipil Negara akan ditolak apabila:

  1. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang di hayatinya.
  2. Tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat alternatif.
  3. Bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari seorang bertentangan dengan akal sehat,
  5. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Kesimpulan

Pada prinsipnya undang – undang perkawinan yang berlaku di Indonesia menganut asas monogami, namun apabila memenuhi syarat tertentu dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan peraturan yang berlaku maka poligami boleh dilakukan. Khusus bagi Apratur Sipil Negara berlaku syarat khusus, yakni mendapatkan izin dari perjabat dimana izin tersebut harus berdasarkan pada terpenuhinya syarat – syarat yang telah ditentukan, baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif.

Demikian artikel tentang syarat bagi ASN yang ingin berpoligami, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata / 5.

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 197 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi