Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Status Hukum Jual Beli Tanah Tanpa AJB dari PPAT

Akta Jual Beli Tanah
Bagaimana status jual beli tanah tanpa AJB dari PPAT?

Pada prinsipnya setiap perbuatan hukum termasuk jual beli atas benda tidak bergerak yang meliputi tanah dan bangunan harus dilakukan berdasarkan akta otentik, yakni Akta Jual Beli atau AJB yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).  Ketentuan ini secara jelas diatur dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997), yaitu sebagai berikut:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dengan demikian tanah yang diperoleh dari hasil jual beli namun tidak memiliki AJB yang dibuat oleh PPAT sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut tidak dapat diberikan sertifikat tanah. Dengan kata lain jual beli tersebut secara hukum tidak sah. Oleh karena itu jual beli tanah yang hanya dibuat dengan akta bawa tangan atau akta oleh para pihak saja (penjual dan pembeli) tidak sah.

Namun demikian keharusan tersebut dapat disimpangi atau dikecualikan berdasarkan ketentuan pada pasal 37 ayat (2) PP 24/1997), yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan”  

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jual beli tanah tanpa AJB dari PPAT masih mungkin dianggap sah secara hukum sepanjang kadar kebenarannya masih diakui dan dianggap cukup oleh Kepala Kantor Pertanahan sehingga tanah tersebut dapat didaftarkan untuk diberikan sertifikat. Pengecualian ini berlaku khusus di daerah – daerah terpencil yang belum memiliki PPAT atau PPAT sementara.

Baca Juga:  Keabsahan Surat Panggilan Kepolisian yang Dikirim Lewat Kurir

Sebagai kesimpulan bahwa AJB atas tanah yang diperoleh melalui perbuatan hukum jual beli merupakan dasar untuk menerbitkan sertifikat tanah.  Sertifikat tanah tersebut adalah bukti hukum kepemilikan terhadap tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) PP 24/1997, yaitu sebagai berikut:

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Demikian, terima kasih semoga bermanfaat.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 4.3 / 5. 8

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 619 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi