Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Pernikahan Dini dan Dispensasi Nikah Serta Pengaturannya

Kronologis & Peristiwa:

Selamat malam KlinikHukum.id. Di daerah saya perkawinan melibatkan mempelai yang masih sangat belia sering terjadi, bahkan cenderung dianggap biasa. Anak gadis yang sudah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar secara umum dianggap sudah matang untuk menikah dan berumah tangga, sehingga pernikahan usia dini terus terjadi. Pada hal setahu saya ada aturan tentang batas usia yang boleh menikah di negara kita.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum negara kita mengatur tentang usia pernikahan, baik untuk laki – laki maupun perempuan?

Jawaban:

Saudara penanya, terima kasih atas pertanyaannya. Di Indonesia masalah perkawinan diatur melalui Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut UU Perkawinan. Kemudian pengaturan tentang umur calon mempelai diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tersebut, yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dengan demikian umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan adalah batas paling bawah untuk mendapatkan izin nikah dari pemerintah. Pernikahan di bawah umur tersebut sering disebut sebagai pernikahan dini.

Lantas bagaimana hukumnya untuk mereka yang tetap melangsungkan pernikahan meskipun salah satu atau kedua mempelai masih di bawah umur yang ditetapkan oleh UU Perkawinan tersebut. Pasal 7 ayat (1) tersebut hanya mengatur tentang izin perkawinan diberikan pada mereka yang memenuhi syarat usia dan tidak  melarang perkawinan bagi mereka yang belum mencapai usia ditetapkan. Kemudian sepengetahuan kami tidak aturan lain yang melarang perkawinan di bawah usia yang ditetapkan tersebut atau pernikahan dini.

Selanjutnya apabila perkawinan tetap akan dilaksanakan, maka orang tua kedua mempelai harus meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat pemerintah lain. Hal ini diatur melalui Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Adapun syarat untuk mengajukan dispensasi nikah tersebut antara lain; surat penolakan dari KUA dan surat keterangan pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan nikah dari KUA, serta berbagai persyaratan administrasi lainnya.

Baca Juga:  Bagaimana Membedakan antara Penangkapan dan Penahanan Menurut KUHAP?

Jadi semakin jelas bahwa tidak ada larangan hukum untuk melangsungkan perkawinan yang melibatkan anak usia dini, meskipun izin hanya berikan pada mereka yang telah memenuhi batas usia tertentu. Hanya saja menurut kami, pernikahan dini seharusnya dihindari atas dasar pertimbangan – pertimbangan non -hukum, antara lain tentang kesiapan psikis dan mental kedua mempelai dalam mengarungi bahterah rumah tangganya. Hal ini juga menjadi dasar ditetapkannya usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki untuk menikah karena diumur itu, menurut pertimbangan pembuat undang – undang dianggap sudah cukup matang dan dianggap siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga.  Demikian jawaban dari kami, terima kasih.

Tim KlinikHukum.id

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata / 5.

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 42 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi