Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Perbedaan Kewenangan Absolut Dan Kewenangan Relatif Pengadilan

Memahami kewenangan absolut dan kewenangan relatif pengadilan sangat penting bagi seorang penegak hukum.  Hal ini berkaitan dengan pengadilan mana yang memiliki kewenangan atau kompentesi dalam mengadili perkara tertentu, baik berdasarkan jenis perkaranya ataupun berdasarkan wilayah atau yurisdiksinya. Di setiap persidangan, kompetensi pengadilan selalu menjadi hal pertama yang dipersoalkan oleh para penegak hukum. Bahkan sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara, penasihat hukum atau kuasa hukum tergugat/terdakwa diberi kesempatan memberikan eksepsinya, dimana dalam eksepsi tersebut  tidak jarang yang dipersoalkan adalah tentang kewenangan pengadilan dalam mengadili perkaranya.

Kewenangan Absolut

Selanjutnya bagaimana membedakan antara kewenangan absolut dan kewenangan relatif pengadilan tersebut. Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan dalam mengadili berdasarkan jenis perkaranya. Misalnya, perkara perceraian bagi yang pasangan beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama (PA) berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian perkara hutang – piutang, wanprestasi atas perjanjian bisnis, gugatan ganti rugi, pecurian, penipuani dan lain sebagainya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (PN). Demikian halnya dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), dimana secara absolut berwenang mengadili perkara yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara.

Kewenangan Relatif

Sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan mengadili berdasarkan wilayah atau yurisdiksinya. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menggugat cerai isterinya harus memasukkan gugatannya di Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi alamat sang isteri. Alamat sang Isteri tersebut adalah contoh kewenangan relatif Pengadilan Agama bersangkutan. Kemudian, sengketa atas sebidang tanah antara A dan B harus diadili oleh Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat obyek perkara, dalam hal ini sebidang tanah tersebut.  Demikian halnya dalam perkara pidana, dimana Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili berdasarkan wilayah atau tempat kejadian perkara.

Baca Juga:  Arti Asas Non Retroaktif Dalam Hukum Pidana Serta Penyimpangannya

Pada situasi tertentu, misalnya tempat tinggal/diamnya tergugat tidak diketahui maka penggugat memasukkannya di Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat tinggal sebenarnya dari tergugat. Begitu pula bilamana tempat tinggal/diam dan tempat tinggal yang sebenarnya dari tergugat tidak diketahui, maka pengguggat dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri dimana wilayahnya meliputi alamat pengguggat atau salah satu penggugat sendiri. Kemudian apabila tergugat lebih dari satu dan tidak tinggal di alamat yang sama, maka penggugat dapat menentukan salah satu alamat tergugat yang akan diperkarakan berikut wilayah Pengadilan Negeri yang mana untuk mengajukan gugatannya. Dalam hal alamat telah ditentukan dalam perjanjian,  maka penggugat boleh memilih alamat yang telah ditentukan tersebut sebagai dasar pengajuan gugatannya. Pengaturan tentang keempat situasi tersebut diatur pada Pasal 118 HIR.

Kesimpulan

Kewenangan atau komptensi absolut pengadilan adalah kewenangan pengadilan mengadili perkara tertentu berdasarkan jenis perkaranya. Sedangkan kewenangan relatif pengadilan adalah kewenagang pengadilan mengadili berdasarkan wilayah atau yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 4.5 / 5. 38

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 14,607 times, 21 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi