Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Pengaturan Tentang Aborsi Dalam Sistem Hukum Nasional

Kronologis & Peristiwa:

Selamat pagi Tim KlinikHukumID. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa dari buku ilmu kedokteran kehakiman dimana terkait dengan aborsi yang pernah saya baca dikatakan bahwa seseorang bisa dikatakan sebagai janin adalah ketika sudah memasuki umur 4 bulan.

Pertanyaan:

Jika seperti itu bagaimana hukumnya jika seseorang melakukan tindak aborsi ketika umur jadi belum mencapai 4 bulan ?. Apakah orang yang melakukan tindak aborsi tersebut dapat terjerat pasal pidana ?. Jika ada peraturan lain yang mengatur nya, mohon untuk disebutkan.

Jawaban:

Terima kasih saudara penanya. Pertama – tama perlu diketahui bahwa persoalan Aborsi  di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang – undangan yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP No. No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. KUHP mengatur tentang aborsi pada pasal 299, 346, 347,  348 dan 349. Kemudian UU Kesehatan mengaturnya melalui pasal 75 dan 76 dan 194. Sedangkan PP. No.61/2014  memiliki pengaturan terkait aborsi pada pasal 31.

Ketiga peraturan tersebut secara tegas melarang untuk dilakukakannya aborsi. Pelaku diancam dengan pidana 4 hingga 15 tahun penjara.  Namun demikian terdapat pengecualian sehingga abosrsi dapat dilakukan berdasarkan alasan – alasan yang dibenarkan oleh Undang – Undang, yaitu alasan medis dan hamil akibat pemorkosaan. Hal ini terbaca pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, yaitu bahwa Pengecualian terhadap larangan tersebut diberikan hanya dalam 2 kondisi berikut:

  1. a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  2. b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
Baca Juga:  Syarat dan Prosedur Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

Perlu diketahui bahwa aborsi berdasarkan kedua alasan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan belum genap 6 minggu, sebagaimana diatur melalui pasal 76 UU Kesehatan.

Terkait dengan referensi yang anda sebutkan tentang janin yg bersusia empat bulan adalah memang benar bahwa baik dari segi ilmu kedokteran maupun agama (Islam) menyebutkan bahwa janin sebelum usia 120 hari tersebut belum dapat dikatakan sebagai manusia, karena belum ada roh. Oleh karena itu Mazhab Imam Hanafi membolehkan untuk melakukan pengguguran kandungan asal dilakukan dengan alasan demi kesehatan siibu. Namum demikian kita terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang mengharamkan aborsi bahkan ketika belum memasuki usia 40 hari (Mazhab Malik). Terlepas dari hal tersebut, Undang – Undang sudah sangat tegas melarang aborsi dengan alasan apapun selain kedua hal yang sebutkan di atas. Demikian jawaban kami.

Kesimpulan:

Larangan melakukan Aborsi diatur melalui KUHP, UU Kesehatan dan PP Tentang Kesehatan Reproduksi. Pengecualian terhadap larangan aborsi adalah karena darurat medis dan trauma psikologis akibat pemerkosaan.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata / 5.

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 100 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi