Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Penjelasan Tentang Penemuan Hukum oleh Hakim

Penemuan hukum
Penjelasan tentang penemuan hukum oleh hakim

Penemuan hukum diartikan sebagai  proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Sedangkan, penerapan hukum adalah konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das Sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit tertentu (das Sein). Penemuan hukum dalam arti ini oleh van Eikema Hommes disebut sebagai pandangan peradilan yang typis logicistic, di mana aspek logis analitis dibuat absolut, atau yang oleh Wiarda disebut penemuan hukum  heteronom.

Aliran – Aliran Dalam Penemuan Hukum

Pembahasan pada topik ini tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang aliran – aliran atau paham tentang penemuan hukum tersebut. Berikut ini beberapa aliran terkait dengan penemuan hukum khususnya hakim:

Aliran Legisme

Menurut aliran ini hukum adalah kehendak penguasa yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Oleh karena itu hukum tidak boleh menentukan selain yang ditentukan di dalam undang – undang. Dengan demikian hakim dalam memutus sebuah perkara tidak boleh mendasarkan putusannya selain apa yang ada diatur oleh undang – undang.

Aliran Begriffsjurisprudenz

Aliran ini mengajarkan hukum sebagai sistem yang mencakup segala – galanya dan mengatur semua perbuatan masyarakat. Terhadap aliran ini, Achmad Ali mengatakan bahwa sekalipun benar  bahwa undang – undang tidak lengkap, tetapi undang – undang masih dapat menutupi kekurangannya sendiri, karena undang – undang memiliki daya meluas.

Aliran Sejarah

Menurut penganut aliran sejarah bahwa hukum tidak dibuat tetapi merupakan jiwa rakyat (volkgeist).  Jiwa rakyat tersebut berbeda – beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga menurut aliran ini tidak ada satupun hukum yang berlaku abadi dan universial. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan jiwa rakyat dimana perkara itu berada.

Aliran Freies Ermessen

Inti ajaran dari aliran ini adalah bahwa hakim dapat menyimpang dari peraturan perundang – undang. Aliran ini adalah kritik terhadap aliran

Begriffsjurisprudenz.

Penganut aliran ini meyakini bahwa undang – undang jelas tidak lengkap dan bukan satu – satunya sumber hukum. Hakim dan penegak hukum lainnya mempunyai kebebasan yang seluas – luasnya untuk melakukan penemuan hukum. Oleh karena itu untuk mencapai keadilan yang setinggi – tingginya, hakim boleh menyimpang dari ketentuan undang – undang.

Aliran Sosiologi

Menurut aliran ini kewenangan hakim dalam memutus sebuah perkara harus dibatasi  pada hal – hal yang sesuai dengan kondisi sosail kemasyarakatan saja. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa hakim akan semena – mena jika ia memiliki kewenangan yang seluas – luasnya dalam menentukan hukumnya sendiri.

Kapan Hakim Harus Melakukan Penemuan Hukum

Terkait kapan hakim harus melakukakan penemuan hukum terdapat dua pandangan atau doktrin. Pertama, Doktrin sens – clair. Penganut aliran ini berpendapat bahwa upaya itu dibutuhkan jika peraturan hukum belum untuk suatu kasus inconcreto atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas. Kedua, hakim selalu dan tidak pernah tidak melakukannya. Penganut doktrin ini meyakini bahwa teks atau bahasa yang digunakan oleh undang – undang selalu tidak jelas dan memiliki arti beragam. Oleh karena itu tugas seorang hakim untuk memberikan pengertian terhadap teks undang – undang tersebut melalui upaya menemukan hukum.

Tahapan Penemuan Hukum

Sudikno Mertokusumo memperkenalkan tiga tahapan yang dilakukan oleh hakim dalam melakukan penemuan hukum sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, sebagai berikut:

Baca Juga:  Jenis – Jenis Nafkah Suami Terhadap Mantan Istrinya

Tahapan Konstatir

Di sini hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan. Pada tahapan ini kegiatan hakim  bersifat logis. Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan dalam tahap ini. Singkatnya tahapan berkaitan dengan fakta.

Tahapan Kualifisir

Di sini hakim mengkualifikasi fakta – fakta yang ditemukan pada tahapan sebelumnya selanjutnya menghubungkannya dengan aturan – aturan hukum yang ada.

Tahapan Konstituir

Pada tahapan yang terakhir ini hakim menetapkan putusan atau hukumnya sebuah perbuatan.

Metode Penemuan Hukum

Secara umum metode penemuan hukum oleh hakim di bedakan menjadi dua, yaitu interpretasi dan konstruksi. Berikut ini adalah penjelasan dari kedua jenis metode penemuan hukum tersebut:

  1. Interpretasi. Interpretasi merupakan metode penemuan hukum dimana hakim melakukan penafisiran terhadap teks undang – undang sehingga bunyi teks undang – undang masih sebagai rujukan utama. Metode penemuan hukum ini dibedakan ke dalam beberapa jenis, yaitu; interpretasi subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi sosiologis atau teleologis, interpretasi korporatif, interpretasi futuristis, interpretasi restriktif dan interpretasi ekstensif. Terhadap jenis – jenis interpretasi tersebut, Achmad Ali mengolompokkannya menjadi dua, yaitu; (1) yang sangat terikat pada teks undang – undang, meliputi; interpretasi subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, (2) yang tidak terlalu terikat pada teks undang – undang meliputi;  interpretasi sosiologis atau teleologis, interpretasi korporatif, interpretasi futuristis, interpretasi restriktif dan interpretasi ekstensif.
  1. Konstruksi. Pada metode jenis ini hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang – undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak boleh mengabaikan hukum sebagai sebuah sistem. Metode ini juga terdiri dari bebeberapa jenis, yaitu; pertama Analogi, dimana hakim mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur oleh undang – undang dengan suatu peristiwa yang secara konkret dihadapi oleh hakim. Kedua, Argumentum A’Contrario, dimana hakim menggunakan penalaran bahwa jika undang – undang menetapkan hal – hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peraturan tertentu itu, dan bagi peristiwa di luar berlaku kebalikannya. Ketiga, Rechtservinings, yaitu mengkokretkan aturan yang abstrak. Keempat, Fiksi Hukum, dimana terkait dengan asas in dubio pro reo, yaitu bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang – undang Terhadap hal ini Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa metode ini sebagai metode  yang mengemukakan fakta – fakta baru, sehingga menampilkan suatu personifikasi baru kepada kita.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 4

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 550 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi