Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Bagaimana Membedakan antara Penangkapan dan Penahanan Menurut KUHAP?

Kronologis & Peristiwa:

Selamat siang KlinikHukum.id. Saya pernah terlibat dalam sebuah kasus pidana dimana telah ditangani oleh kepolisian. Ketika itu saya ditangkap dan ditahan di kepolisian, kemudian beberapa hari kemudian keluar surat penahanan untuk saya. Saya jadi bingung kenapa kepolisian baru mengeluarkan surat penahanan setelah saya ditahan.

Pertanyaan:

Apakah penahanan yang saya alami sah menurut hukum?

Jawaban:

Terimakasih telah bertanya kepada kami. Saudara penanya, sebelum menjawab pertanyaan anda terlebih dahulu kami ingin menjelaskan tentang  dua hal yakni penangkapan dan penahanan. Kedua hal tersebut sering disalahpahami oleh masyarakat, bahkan cenderung dianggap sama saja, pada hal keduanya adalah berbeda.

Pengertian penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah sebagai berikut:

“Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan”

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penangkapan dilakukan oleh penyidik dalam hal ini pihak kepolisian berdasarkan syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang, baik itu syarat materil maupun syarat formil. Syarat materil adalah adanya bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP) sedangkan syarat formilnya adalah surat perintah penangkapan serta tembusannya (Pasal18 ayat (1) KUHAP). Selanjutnya mengenai masa waktu penangkapan menurut Pasal 19 ayat (1) bahwa jangka penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari. Artinya apabila selama 1 x 24 jam pemeriksaan tersangka tidak memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya sebagai tahanan maka ia harus dibebaskan demi hukum.

Selanjutnya pengertian penahanan dijelaskan pada Pasal 1 angka 21 yaitu sebagai berikut:

“Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Dengan demikian penahanan dilakukan baik pada tingkat penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim. Penahanan dilakukan setelah tersangka melewati masa penangkapan 1 x 24 jam dan memenuhi syarat untuk ditingkatkan sebagai tahanan kepolisian. Adapun tingkatan dan  masa penahanan secara lengakap yaitu sebagai berikut:

Penyidikan: Pihak yang berwenang melakukan penahanan pada tingkatan ini adalah penyidik atau kepolisian dimana perpanjangannya dilakukan oleh penuntut umum atau kejaksaan. Masa waktu penahanan 20 hari sedangkan perpanjangannya 40 hari. Dasar hukum Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Penuntutan: Pihak yang berwenang melakukan penahanan pada tingkatan ini adalah penuntut umum dimana perpanjangannya dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri. Masa waktu penahanan 20 hari sedangkan perpanjangannya 30 hari. Dasar hukum Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Baca Juga:  Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pemeriksaan di Pengadilan Negeri: Pihak yang berwenang melakukan penahanan pada tingkatan ini adalah hakim Pengadilan Negeri dimana perpanjangannya dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri. Masa waktu penahanan 30 hari sedangkan perpanjangannya 60 hari. Dasar hukum Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi: Pihak yang berwenang melakukan penahanan pada tingkatan ini adalah hakim Pengadilan Tinggi dimana perpanjangannya dilakukan oleh ketua Pengadilan Tinggi. Masa waktu penahanan 30 hari sedangkan perpanjangannya 60 hari. Dasar hukum Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Pemeriksaan Tingkat Kasasi: Pihak yang berwenang melakukan penahanan pada tingkatan ini adalah hakim Mahkah Agung dimana perpanjangannya dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung. Masa waktu penahanan 50 hari sedangkan perpanjangannya 60 hari. Dasar hukum Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Sebagai tambahan, masa penahanan pada masing – masing tingkatan tersebut dapat diperpanjang dengan waktu maksimal 60 hari hal tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. Adapun dasar hukum tentang hal ini, yakni Pasal 29 KUHAP.

Sehubungan dengan perkara yang anda alami bahwa pihak penyidik yang mengeluarkan surat penahanan setelah anda ditahan yang mana kami asumsikan sebagai penangkapan adalah sudah tepat. Hanya saja anda tidak menjelaskan masa penangkapan anda sebelum surat penahanan dikeluarkan sehingga kami tidak bisa menyimpulkan adanya pelanggaran terkait dengan masa penahanan tersebut. Namun apabila anda menyimak penjelasan di atas, kami yakin anda dapat menyimpulkannya sendiri. Demikian jawaban kami. Terimakasih.

Tim KlinikHukum.id

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 4.9 / 5. 10

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 6,614 times, 8 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi