Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Cara Penafsiran Perjanjian atau Kontrak

Metode Penafsiran Kontrak atau Perjanjian
Metode Penafsiran kontrak atau perjanjian

Sebuah perjanjian atau kontrak pada dasarnya harus dibuat dengan sejelas – jelasnya sehingga tidak lagi memungkinkan adanya ambiugitas makna sehingga pemahaman terhadap maksud dan tujuannya seragam oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan “Doktrin Pengertian Jelas” atau “Plain Meaning Rule” yang sangat popluler dalam hukum perjanjian.

Namun perbedaan penafsiran terhadap suatu perjanjian tetap sulit untuk dihindarkan. Oleh karena itu di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa metode penafsiran. Metode penafsiran perjanjian itu sendiri maksudnya adalah suatu metode yang menunjukkan proses dalam memberi arti yang sebenarnya kepada bahasa yang digunakan dalam perjanjian untuk selanjutnya dapat ditentukan bagaimana akibat hukum dari perjanjian tersebut. Adapun beberapa metode penafsiran yang lazim digunakan dalam praktek akan dijelaskan berikut ini.

Metode Penafsiran Perjanjian

Mentode Penafsiran Subjektif

Dengan menguggunakan metode ini penafsiran dilakukan dengan berpegang seoptimal mungkin pada maksud yang sebenarnya dari para pihak, sehingga bunyi atau kata – kata yang tertulis dalam perjanjian tidak terlalu diperhatikan. Metode seperti ini didasarkan pada pasal 1343 KUH Perdata dimana disebutkan bahwa penafsiran dilakukakan dengan lebih mempertimbangkan maksud dan tujuan para pihak bukan kata – kata yang tertulis secara gramatikal. Metode Penafsiran Subjektif juga dikenak dengan istilah penafsiran teleologis.

Metode Penafsiran Objektif

Metode penafsiran ini adalah kebalikan dari metode subjektif dimana di sini penekanannya seoptimal mungkin justeru pada apa yang tertulis secara gramatikal dalam perjanjian tersebut. Penafsiran ini juga dikenal sebagai penafsiran gramatikal. Metode ini pada prinsipnya sejalan dengan “Diktrin Pengertian Jelas” yang menyatakan bahwa tidak diperlukan penafsiran jika bahasa dalam perjanjian sudah jelas artinya. Hal ini sekaligus aktualisasi dari pasal 1342 KUH Perdata.

Metode Penafsiran antara Objektif dan Subjektif

Seperti namanya penafsiran ini menggunakan baik metode subjektif maupun metode objektif secara bersama – sama.  Cara penafsiran seperti ini adalah yang paling banyak dipraktekkan dalam hukum perjanjian di Indonesia. Di dalam KUH Perdata juga terdapat banyak pasal – pasal yang mendukung penggunaan metode ini.

Prinsip – Prinsip Penafsiran Perjanjian

Hukum perjanjian setidaknya mensyaratkan tiga hal yang harus diperoleh ketika melakukan penafsiran terhadap sebuah kontrak, yaitu sebagai berikut:

  • Arti yang logis atau masuk akal dari perjanjian tersebut;
  • Arti yang sesuai yang tidak bertentangan dengan undang – undang atau kebiasaan; dan
  • Arti yang efektif dan efisien.
Baca Juga:  Macam-Macam Hak Atas Tanah Yang Harus Diketahui

Adapun prinsip – prinsip penafsiran kontrak sebagaimana dirangkum dari beberapa pasal dalam KUH Perdata, yakni antara pasal 1342 sampai dengan pasal 1351, yaitu sebagai berikut:

  1. Doktrin “pengertian jelas”, yakni jika kata – kata yang digunakan sudah jelas maka tidak boleh lagi dilakukan penafsiran (Pasal 1342)
  2. Disesuaikan dengan maksud para pihak bukan dari kata – kata yang tertulis (Pasal 1343)
  3. Memilih pengertian yang mudah untuk dilaksanakannya perjanjian tersebut (Pasal 1344)
  4. Memilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345)
  5. Ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan setempat (Pasal 1346)
  6. Hal – hal yang selamanya ada dalam perjanjian, harus dianggap ada dalam setiap perjanjian (Pasal 1347)
  7. Antara satu klausula dan klausula yang lain harus ditafsirkan secara menyeluruh (Pasal 1348)
  8. Ditafsirkan untuk kerugian pihak yang minta diperjanjikan hal tertentu (Pasal 1349)
  9. Khusus untuk kata – kata yang sangat luas artinya, ditafsirkan sesuai dengan maksud para pihak dalam membuat perjanjian (Pasal 1350)
  10. Penegasan terhadap sesuatu hal dalam perjanjian tidak berpengaruh terhadap hal – hal lainnya yang tidak ikut ditegaskan (Pasal 1351)

Disamping prinsip – prinsip tersebut, hukum perjanjian masih mengenal beberapa prinsip – prinsip yang lain yang akan diulas pada artikel lain di KlinikHukum.ID. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 5

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 1,756 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi