Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Penipuan Dalam Kerja Sama Bisnis dan Aturan Hukumnya

Kronologis & Peristiwa

Assalamualaikum wr wb, salam hormat sebelumnya, perkenalkan saya Wanto dari magelang, pemilik usaha bengkel body repair bus. Pertama  – tama saya mengucapkan terimakash banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk bisa memohon petunjuk kepada Bapak. Selanjutnya saya ingin menyampaikan permasalahan penipuan yang saya alami terkait usaha saya. Pada awal pembukaan bengkel saya, saya mempercayakan kepada orang lain sebut saja A, tetapi masih dalam pengawasan saya. Pada suatu ketika terdapat konsumen bernama K ingin melakukan perbaikan unit di bengkel saya. Berdasarkan hasil perbincangan by phone antara saya dan K, disepakati jenis – jenis perbaikan dan yang bersangkutan langsung datang ke bengkel, namun karena posisi saya sedang ke luar kota, saya meminta tolong kepada karyawan saya A untuk melakukan perbaikan dan renegoisasi (penegasan mengenai jenis-jenis perbaikan). Karena saya sudah percaya kepada karyawan saya (A) saya mengiyakan semua masukan dari yang bersangkutan. Kejanggalan mulai terjadi ketika perhitungan pendapatan dan pengeluaran saya periksa, disitu ada indikasi karyawan saya (A) dan konsumen (K) melakukan perjanjian khusus agar dilakukan perbaikan namun biayanya berkurang banyak. Hal ini menimbulkan kerugian pada bengkel saya.

Pertanyaan

Saya mohon petunjuk apakah yang harus saya lakukan dan pasal hukum apa yang mengatur mengenai penipuan dalam dunia usaha?

Terimakasih banyak atas waktu dan perhatiannya. semoga Bapak selalu dalam berkah dan Rahmat Allah Swt. Wassalamualaikum wr. Wb.

Jawaban

Saudara Wanto, terima kasih atas pertanyaan saudara. Sebelumnya kami ucapkan turut prihatin dengan masalah yang saudara hadapi. Aturan hukum tentang penipuan dapat ditelusuri baik dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Perdata). KUHP mengatur sangat rinci tentang persoalan penipuan tersebut, yakni pada pasal 378 sampai dengan pasal 395. Secara umum delik penipuan dapat dipahami dari ketentuan pasal 378,  yaitu sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling larna 4 (empat) tahun”.

Oleh karena itu, berdasarkan rumusan pasal tersebut kemudian tiga unsur pokok dari delik penipuan, yaitu:

  1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
  2. Dengan menggunakan salah satu alat penggerak penipuan, misalnya nama palsu atau keadaan palsu dan rangkaian kebohongan;
  3. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
Baca Juga:  Memahami Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP

Kemudian dalam KUHPerdata, penipuan termasuk kategori perbuatan melawan hukum (PMH). Tentang PMH tersebut terbaca pada pasal 1365 BW, yaitu:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Dari bunyi pasal tersebut, kemudian dirangkum empat unsur yang yang harus terpenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

  1. Perbuatan yang melawan undang – undang.
  2. Ada kesalahan.
  3. Ada kerugian yang ditimbulkan.
  4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Terkait dengan perkara anda, sayang sekali kronologis perkara yang anda sampaikan tidak cukup untuk menyimpulkan apakah permasalahan tersebut memenuhi unsur – unsur penipuan dan perbuatan melawan hukum atau tidak. Berdasarakan kronologis tersebut, anda menyerahkan urusan perbaikan serta renegosiasi kepada karyawan anda, artinya anda telah menyetujui kesepakatan yang akan dibuat oleh karyawan anda tersebut. Dengan demikian, segala konsekuensi dari kesepakatan tersebut sebenarnya harus ditanggung bersama. Bahwa benar menurut cerita anda ada kerugian yang anda derita, tetapi harus dilihat lebih dekat dan lebih teliti lagi, apakah benar kerugian tersebut akibat langsung dari perbuatan A dan K.

Jadi saran kami, pastikan bahwa kerugian yang anda derita merupakan akibat langsung dari “perjanjian khusus” karyawan anda dengan pelanggan. Anda juga harus memastikan bahwa karyawan anda tersebut  memperoleh keuntungan atau memberi keuntungan kepada orang lain dari perbuatannya, sehingga ini bisa memenuhi unsur delik penipuan. Demikian terima kasih.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 2

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 93 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi