Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Bagaimana Membedakan Hukum Perdata Dan Hukum Pidana?

Secara umum hukum dikelompokkan ke kedalam dua kategori, yakin hukum privat dan hukum publik.  Dari masing – masing kategori tersebut berkembang beberapa hukum yang berbeda – beda dengan nuansanya masing-masing. Bidang hukum yang dimaksud antara lain hukum perdata, hukum pidana, hukum international, hukum tata negara dan lain sebegainya.

Hukum Privat vs Hukum Publik

Sebelum membahas perbedaan antara hukum Perdata dan Hukum Pidana, terlebih dahulu mari kita lihat pengertian hukum privat dan hukum publik serta perbedaannya, dimana keduanya merupakan kategori pokok dalam semua bidang hukum. Hukum Privat atau juga disebut hukum sipil (civil law) adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, bahwa hukum privat adalah hukum yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum privat dalam arti luas meliputi Hukum Perdata dan Hukum Dagang sedangkan dalam arti sempit meliputi hukum perdata saja.  Sedangkan Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan alat – alatnya, atau antara negara dengan orang pribadi atau perseorangan. Termasuk kategori hukum publik adalah hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara serta hukum international. Dengan demikian sudah sangat jelas perbedaan antara hukum publik dan hukum privat tersebut.

Hukum Perdata

Sebagai bidang hukum yang termasuk kategori hukum privat, maka tentu saja bidang hukum ini hanya mengatur hubungan hukum antar orang per orang. Beberapa pakar hukum mencoba memberi defenisi teerhadap hukum perdata, antara lain Sudikno Mertokusumo dimana beliau mengemukakan bahwa hukum perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan, Subekti mengemukakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Lebih lanjut, beliau mengelompokkan hukum perdata ke dalam empat bagian, yaitu:

  1. Hukum tentang diri seseorang, memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.
  2. Hukum Keluarga, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu: perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.
  3. Hukum Kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang.
  4. Hukum Waris, mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.
Baca Juga:  Apa saja Hak Karyawan Yang Resign Dari Perusahaan?

Degan demikian, pengertian hukum perdata dapat disederhanakan, yaitu: mengatur tentang kepentingan perseorangan dan hubungan hukumnya dengan orang lain.

Hukum Pidana

Secara umum hukum pidana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran -pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.  Prof. Dr. W.L.G. Lemaire, sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. mendefinisikan hukum pidana, yaitu:

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”

Sedangkan C.S.T Kansil mengartikannya sebagai:

“Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.”

Dengan demikian pengertian hukum pidana dapat disederhanakan yaitu merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, dimana saat tindakan tersebut dilakukan terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya. Hukum pidana juga ditujukan untuk kepentingan umum.

Selanjutnya, yang dimaksud kepentingan umum yang merupakan objek yang dilindungi oleh hukum pidana, yaitu:

  1. Badan dan peraturan perundangan negara, seperti Negara, Lembaga-lembaga Negara, Penjabat Negara, Pegawai Negeri, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.
  2. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pokok hukum perdata dan hukum pidana adalah terletak pada tujuannya, dimana hukum perdata bertujuan untuk melindungi kepentingan dan orang perorang sedangkan hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan publik/umum.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata / 5.

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 349 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi