Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Memahami Pengertian dan Perbedaan Grasi, Amnesti, Remisi, Rehabilitasi dan Abolisi

Pada prinsipnya Grasi, Amnesti, Rehabilitasi dan Abolisi adalah kewenangan yudikatif yang dimiliki presiden dan pemerintah.  Pelaksanaan kewenangan tersebut secara umum mempertimbangkan kondisi – kondisi non hukum, misalnya persoalan politik, sosial, kemanusian dan lain sebagainya. Masing – masing dari kewenangan tersebut diatur melalui peraturan hukum tertentu. Berikut ini akan kami jelaskan pengertian dan perbedaan antara Grasi, Amnesti, Remisi, Rehabiltasii dan Abolisi serta peraturan hukumnya.

Grasi

Pengertian grasi adalah pengampunan oleh presiden kepada seseorang terpidana, dimana pengampunan tersebut dapat berupa menghapus seluruh, sebagian, atau juga mengubah sifat atau juga bentuk hukuman yang telah dijatuhkan. Pengertian ini sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu sebagai berikut:

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Grasi hanya diberikan setelah terpidana dijatuhi hukuman yang inkrah dan mengajukan permohonan kepada presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 5/2010.

Amnesti

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan amnesti sebagai pengampunan atau juga penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau juga sekelompok orang yang sudah melakukan tindak pidana tertentu. Defenisi tersebut  diperjelas melalui ketentuan dalam undang Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, dimana disebutkan bahwa;

Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemindanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.

Dengan demikian amnesti tersebut mencabut status terpidana seseorang dimana pencabutan tersebut dinyatakan kepada masyarakat luas. Amnesti tersebut dapat diberikan tanpa adanya pengajuan terlebih dahulu.

Abolisi

Seperti halnya amnesti, abolisi juga diatur pada Undang – Undang Darurat. Adapun pengertian abolisi menurut undang – undang tersebut adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Sedangkan dalam Kamus Hukum karya Marwan dan Jimmy, abolisi didefinisikan sebagai  suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan. Pemberian abolisi dilakukan oleh presiden setelah sebelumnya mendapat nasihat dari Mahkamah Agung.

Abolisi dan Amnesti memiliki persamaan dalam hal keduanya diberikan setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat [2] UUD 1945). Adapun perbedaannya disebutkan melalui pasal 4 Undang – Undang Darurat, yaitu bahwa dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang diberikan amnesti dihapuskan. Sedangkan untuk pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan.

Rehabilitasi

Berdasarkan definisi KBBI, rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan serta juga nama baik) yang dahulu (semula). Pengertian yang lebih lengkap dapat ditelusuri pada pasal 1 angka 23 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu sebagai berikut:

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Seperti halnya abolisi, rehabilitasi diberikan setelah presiden mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung dimana hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945.

Baca Juga:  Legalitas Surat Keterangan Waris (SKW) Oleh Notaris

Remisi

Berbeda halnya dengan empat kewenangan di atas dimana semuanya diberikan langsung oleh presiden, remisi diberikan melalui menteri Hukum dan HAM atas dasar pertimbangan keamanan, kepentingan umum dan rasa keadilan. Adapun pengertian remisi tersebut  adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak dimana telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan. Adapun dasar hukum pemberian resmisi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018.

Remisi dapat dibedakan atas remisi umum dan remisi khusus. Remisi umum diberikan bertepatan dengan hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, yakni setiap tanggal 17 Agustus. Sedangkan remisi khusus diberikan pada perayaan hari besar keagamaan, misalnya Idul Fitri dan Natal. Disamping itu ada juga jenis  remisi lain yaitu, remisi kemanusian. Remisi tambahan dan remisi susulan. Remisi kemanusian diberikan atas dasar kepentingan kemanusiaan dan remisi tambahan khusus diberikan kepada narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat – syarat tertentu yang disebutkan pada pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018.  Sedangkan remisi susulan diberikan apabila narapidana dan anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal perhitungan masa penahanan memperoleh remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 4.3 / 5. 8

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 6,219 times, 10 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi