Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Hukum Pernikahan Beda Agama Di Indonesia

Pernikahan pasangan yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda selalu saja memicu kontroversi di masyarakat. Boleh – tidaknya melakukan pernikahan tersebut belum sepenuhnya disepakati. Berbagai argumen dikemukakan, mulai dari argumen agama, sosial serta hukum. Pada artikel kali ini Tim KlinikHukum.ID secara khsusus akan memaparkan argumen hukum terkait dengan pernikahan beda agama tersebut.

Persoalan perkawinan atau pernikahan di Indonesia diatur dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Dalam undang – undang tersebut, yakni pada Pasal 2  dijelaskan bahwa, sah tidaknya sebuah perkawinan ditentukan oleh dua hal, yaitu:

  1. Apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayannya. Ketentuan melalui penjelasan pasal 2 ayat (1) dimanan dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
  2. Apabila perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954. Sedangkan, bagi mereka yang yang di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil (Pasal 2 PP No. 9/1975.

Memperhatikan syarat keabsahan pernikahan di atas, tidak nampak adanya keharusan bagi pasangan untuk memiliki keyakinan atau agama yang sama, tetapi hanya keharusan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayannya. Oleh karena itu persoalan pernikahan beda agama harus dikembalikan pada hukum masing  – masing agama dan kepercayaan.

Khusus bagi beragama Islam, nikah beda agama hukum nikah beda agama didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah Ayat 221, yaitu:

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.”

Terhadap ayat tersebut, Mayoritas ulama dari empat mahzhab, MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya telah bersepakat bahwa menikahi pria atau wanita non muslim hukumnya haram atau dilarang. Demikian halnya dalam ajaran agama Kristen, bahwa perkawinan beda agama juga tidak dibolehkan berdasarkan II Korintus 6: 14-18.

Baca Juga:  Pengertian Tindak Pidana Makar Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Meskipun pernikahan beda agama secara tegas dilarang ajaran agama Islam, tetapi pernikahan yang demikian tetap saja banyak terjadi Indonesia, dimana pernikahan tersebut dilakukan dengan cara melakukan penyelundupan hukum, yakni dengan meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan menikah di luar negeri.

Kemudian, terkait dengan keharusan untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, apabila perkawinan tersebut melibatkan pasangan beda agama, maka salah satu pihak harus memilih untuk tunduk kepada agama pasangannya. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986.

Kesimpulan:

Pernikahan beda  agama di Indonesia di atur secara khusus, melainkan dikembalikan pada ajaran masing – masing agama dan kepercayaan. Baik agama Islam maupun agam Kristen keduanya melarang pernikahan beda agama.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 1

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 103 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi