Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Hierarki Perundang – Undangan Dalam Sistem Hukum Indonesia

Lex superior derogat legi inferior adalah salah satu asas hukum yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk memahami hierarki perundang – undangan dalam sebuah sistem hukum tertentu. Adapun makna dari asas hukum tersebut adalah, bahwa hukum yang tinggi (lex superior) mengesampingkan hukum yang rendah (lex inferior).  Dengan demikian nampak jelas bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan peraturan hukum tetap juga berhubungan dengan pembentukan peraturan hukum tertentu.

Dalam hal penerapan sebuah perturan perundangan terhadap suatu peristiwa hukum tertentu, bilamana terdapat dua atau beberapa peraturan yang mengatur tentang peristiwa tersebut dimana muatannya saling bertentangan maka yang digunakan adalah peraturan hukum yang memiliki hirarki yang lebih tinggi. Kemudian dalam pembentukan peraturan hukum, seyogyanya hukum yang baru akan dibentuk teresebut muatannya tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, sehingga kajian secara yuridis mutlak dilakukan.

Di dalam sistem perundang – undangan Indonesia, konstitusi atau Undang – Undang Dasar 1945 (UUD ’45) menempati hierarki teratas dari peraturan hukum yang lainnya. Persoalan hierarki perundangan di Indonesia diatur pada pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang – Undangan, dimana disebutkan bahwa:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan pada pasal tersebut mempertegas bahwa, setiap perundang – undangan, mulai dari Ketetapan Majelis Rakyat (MPR) hingga Pertaturan Daerah Kabupaten/Kota harus tetap mengacu kepada peraturan hukum tertinnggi, yakni konstitusi serta peraturan yang berada pada hierarki lebih tinggi. Prinsip ini sekaligus menjadi solusi terhadap fenomena tumpang – tindih peraturan hukum yang terjadi di negara Indonesia.

Baca Juga:  Urutan dan Tahapan Sidang Perkara Perdata

Kesimpulan:

Hierarki perundang – undangan dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang – Undangan, secara berurut yaitu; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 4 / 5. 1

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 264 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi