Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Apa saja Hak Karyawan Yang Resign Dari Perusahaan?

Karyawan yang resign atau mengundurkan diri sebuah perusahaan pada dasarnya memiliki hak – hak tertentu yang harus diberikan oleh perusahaan atau pengusaha dimana hak – hak tersebut dijamin oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sebelum kita mengulas tentang hak – hak karyawan yang resign, maka terlebih dahulu mari kita pahami apa yang dimaksud dengan resign atau pengunduran diri tersebut.

Pengunduran diri harus dibedakan dengan PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja, meskipun keduanya memiliki kemiripan, yakni bermakna mengakhiri hubungan kerja. Pengunduruan diri adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan atas kemauan sendiri karyawan yang bersangkutan, sedangkan PHK dilakukan atas kemauan perusahaan atau pengusaha. Pengunduran oleh karyawan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan pada pasal 162 ayat (3), yaitu sebagai berikut:

  1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
  2. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
  3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Baca juga: ”Mengundurkan Diri Dari Perusahaan, Apa Saja Persyaratannya?”

Perbedaan antara PHK dan pengunduran diri tersebut kemudian menimbulkan konsekuensi yang berbeda pula, khususnya menyangkut hak – hak yang harus diberikan kepada karyawan. Karyawan yang di-PHK berhak untuk mendapatkan pesangon, UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja), dan UPH (Uang Pengganti Hak). Sementara yang mengundurkan diri  tidak mendapatkan pesangon dan UPMK tetapi akan mendapatkan UPH dan Uang Pisah.

Uang Pengganti Hak atau UPH

Pasal 162 ayat (1) Undang – Undang Ketenagakerjaan adalah dasar hukum bagi karyawan yang mengundurkan diri untuk mendapatkan UPH. Berikut adalah bunyi pasal tersebut:

“Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”

Selanjutnya, yang termasuk UPH menurut pasal 154 ayat (4), yaitu sebagai berikut:

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
  3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Uang Pisah

Uang pisah hanya diberikan kepada karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dimana tugas dan fungsinya sebagai karyawan tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung. Karyawan yang bersangkutan juga tetap menerima UPH seperti yang disebutkan di atas. Adapun besarnya uang pisah tersebut serta pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dasar hukum tentang uang pisah tersebut adalah pasal 162 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, dimana berbunyi sebagai berikut:

“Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”

Kemudian yang dimaksud sebagai karyawan yang mewakili kepentingan pengusaha secara langsung adalah karyawan yang menempati posisi top level management, termasuk dalam level ini adalah CEO atau atau Board of Director (BOD). Karyawan yang ada pada level tersebut tidak berhak mendapat uang pisah kecuali telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Sementara karyawan yang berada pada level di bawahnya, yakni middle level management dan low level management berhak atas uang pisah serta UPH.

Baca Juga:  Konsekuensi Hukum Sikap Menolak dan Menerima Warisan

Kesimpulan

Karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela dan telah memenuhi syarat – sayart ditentutkan undang – undang berhak mendapat Uang Pengganti Hak dan Uang Pisah dari perusahaan. Uang pisah tidak diberikan pada karyawan yang menempati posisi top level management kecuali telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 1

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 76 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi