Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Mau Nikah Siri ?, Ketahui Dulu Dampaknya Secara Hukum

Nikah siri atau sering juga disebut dengan istilah nikah di bawah tangan bermakna sebagai pernikahan yang dilakukan tidak denga cara yang resmi menurut ketentuan undang – undang atau hukum positif. Kata siri sendiri adalah kata serapan dari Bahasa Arab, yakni dari kata sirr yang berarti rahasia atau sembunyi – sembunyi.  Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), siri didefinisikan sebagai pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama adalah kantor pencatat pernikahan yang resmi dan telah ditentutkan oleh negara.  Semua pernikahan resmi harus tercatat di KUA yang dibuktikan dengan akta nikah. Ketentuan ini mengacu pada pasal 2 ayat (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapuan bunyi kedua pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan)

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”(Pasal 7 ayat (1) KHI)

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai pernikahan yang tidak tercatat dan tidak memiliki akta nikah serta tidak dapat dibuktikan, nikah siri tidak diakui oleh negara sebagai pernikahan yang sah. Dengan tiidak diakuinya nikah siri tersebut, maka tentu saja akan berdampak secara hukum baik bagi pasangan suami isteri bersangkutan maupun bagi anak – anak serta harta mereka.

Meskipun secara agama atau adat istiadat nikah siri tetap dianggap sah, tetapi menurut negara perkawinan tersebut  dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, peraturan perundang – undangan yang yang mengatur tentang hal – hal yang berhubungan dengan perkawinan, seperti harta gono gini, perwalian, warisan dan lain sebagainya juga tidak berlaku bagi pasangan nikah siri.

Dalam hal harta gono – gini, apabila terjadi perceraian maka isteri yang dinikahi secara siri tidak berhak mendapatkan harta gono goni tersebut. Demikian pula apabila suami meninggal dunia, maka isteri secara hukum tidak berhak mendapat warisan dari suaminya. Kecuali telah mengajukan pengesahan atau isbat nikah di pengadilan. Baca juga: “Cara Dan Prosedur Pengajuan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama”.

Sementara bagi anak – anak, persoalan akan muncul dalam hal pengurusan akta kelahiran. Anak yang lahir sebagai akibat nikah siri dianggap sebagai anak di luar nikah,  dimana merupakan konsekensi hukum berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang – Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang mana kedua pasal tersebut menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sebagai anak tidak sah, anak hasil nikah siri tetap mendapat akta kelahiran tetapi tidak dapat mencantumkan nama ayahnya, hanya nama ibunya. Kecuali telah telah ada penetapan pengadilan bahwa ayahnya mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Baca juga: “Status Hukum Anak di Luar Nikah”

Baca Juga:  Ketentuan Umum Hukum Waris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Selanjutnya anak hasil nikah siri tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya tetapi hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini berdasarkan ketentuan pada pasal 43 ayat (1) UUP dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, maka saat ini telah dimungkinkan bagi anak hasil nikah siri untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis serta keluarga ayahnya sehingga berhak mendapatkan nafkah dan warisan dari ayah biologisnya, apabila telah mendapatkan penetapan oleh pengadilan bahwa anak dan ayah tersebut benar – benar memiliki hubungan darah berdasarkan bukti – bukti ilmiah.

Kesimpulan

Nikah siri adalah pernikahan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan sehingga tidak diakui keabsahannya oleh negara. Nikah siri memiliki konsekuensi hukum baik bagi isteri, anak – anak maupun harta gono – gini.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 2

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 60 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi