Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pertanyaan:

Apakah pekerja dapat minta pertanggung jawaban perdata dan pidana apabila tidak diberikan upah atau gaji?

Jawaban:

Saudara penanya, terima kasih atas pertanyaan anda. Persolan hubungan antara pekerja dan pengusaha di Indonesia diatur dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Berkdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1)  UU Ketenagakerjaan, bahwa pekerja atau buruh memperoleh penghasilan  atau upah yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusian. Apabila hak tersebut tidak dipenuhi maka akan menyebabkan terjadinya perselisihan hubungan industrial. Sekedar diketahui, bahwa berdasarkan UU No.2/2004 mengenal empat  jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu sebagai berikut:

  1. Perselisihan hak adalahperselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusa-haan, atau perjanjian kerja bersama.
  2. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai  pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
  3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
  4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan   hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

Dengan demikian, perselesihan mengenai tidak dibayarnya gaji buruh termasuk dalam kategori perselisihan hak. Selanjutnya untuk menyelesaikan setiap perselisihan hubungan industrial, terlebih dahulu harus dilakukan secara mufakat melalui perundingan bipartit, dimana hal ini didasarkan pada ketentuan pada ketentuan pasal 3 UU No. 2/2004.  Apabila tidak tercapai kesepakatan maka perselisihan kemudian diselesaikan baik melalui mediasi, konsiliasi ataupun pengadilan hubungan industrial.

Baca Juga:  Motor Kredit Dialihkan Ke Orang Lain, Bagaimana Hukumnya?

Jadi untuk menjawab pertanyaan saudara, bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus dilakukan melalui prosedur yang telah diatur oleh undang – undang, artinya perselisihan tersebut tidak dapat dilakukan melalui gugatan atau penuntutan seperti lazimnya perkara perdata atau pidana lainnya.

Baca Juga: “Apa Saja Hak Karyawan Yang Resign Dari Perusahaan?

Demikian Jawaban kami. Terima kasih.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 1

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 186 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi