Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Keabsahan Kontrak atau Perjanjian Tanpa Materai

Kronologis & Peristiwa:

Saya dan teman saya menjalankan bisnis secara bersama dengan perjanjian bahwa keuntungan dari usaha kami akan di bagi rata atau 50:50. Perjanjian tersebut kami buat sejak pertama kali usaha itu kami jalankan. Hanya saja kami lupa memberikan materai pada surat perjanjian itu.

Pertanyaan:

Apakah perjanjian yang tanpa materai tersebut sah secara hukum?

Jawaban:

Saudara penanya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan anda. Syarat sah atau legalitas sebuah perjanjian diatur dalam KUHPerdata, yakni pasal 1320 dimana menurut pasal tersebut, bahwa  agar perjanjian/kontrak sah secara hukum harus memenuhi empat syarat, yaitu:

  1. Adanya kesepakatan, yakni persamaan kehendak antara para pihak.
  2. Cakap, artinya para pihak pembuat kontrak harus cakap secara hukum untuk membuat kontrak tersebut. Pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk melakukan perikatan kecuali orang – orang yang belum dewasa dan orang yang berada dibawah pengampuan.
  3. Obyek atau perihal tertentu, yakni menyangkut hal apa disepakati dalam perjanjian tersebut.
  4. Kausa yang halal. Maksudnya perjanjian harus dibuat untuk maksud dan alasan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Apabila sebuah perjanjian telah memenuhi keempat unsur tersebut maka secara hukum perjanjian itu sah. Jadi, perjanjian yang telah anda buat bersama rekan bisnis anda, meskipun tidak dibubuhi materai apabila keempat unsur di atas terpenuhi, maka perjanjian itu tetap sah.

Selanjutnya, materai yang sering kita jumpai dalam sebuah perjanjian hanyalah sebuah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara kepada dokumen tertentu. Ketentuan tentang hal ini diatur pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hanya saja materai itu menjadi penting ketika anda akan mengajukan perjanjian tersebut ke pengadilan sebagai alat bukti. Pengadilan tidak akan menerima perjanjian yang tidak dibubuhi materai. Terhadap hal ini undang – undang memberikan solusi, bahwa perjanjian tanpa materai tersebut sebelum diajukan ke pengadilan harus dilakukan “Permateraian Kemudian”, dimana dapat dilakukan di kantor pos besar.

Baca Juga:  Cara Pemberian Warisan Untuk Anak Angkat

Terima kasih.

Tim KlinikHukum.id

 

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 2

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 220 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi