Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Memahami Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana

Pengertian Asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya. Dalam kaitannya dengan hukum Paton mengemukakan bahwa, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas yang mendasari adanya suatu norma hukum. Oleh karena itu setiap norma selalu berlandaskan pada asas hukum sehingga harus dapat dikembalikan kepada asas terebut. Lebih lanjut Ron Jue, berpandangan bahwa asas hukum merupakan nilai – nilai yang melandasi kaidah – kaidah hukum. Umumnya asas tidak berwujud sebagai peraturan perundang-undangan meskipun beberapa di antaranya telah dikonkritkan dalam dalam perundang-undangan tertentu, misalnya asal legalitas. Berdasarkan uraian tersebut pengertian asas hukum dapat disederhanakan yaitu:

Pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret.

Asas Legalitas

Asas legalitas adalah salah satu asas yang paling sering dibicarakan dalam berbagai diskusi ilmu hukum, khususnya bidang ilmu hukum pidana. Asas ini juga secara konkrit tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana disebutkan bahwa;

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada

Dengan demikian, asas legalitas mengandung makna bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak atau belum ada aturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana. Ketentuan ini sejalan dengan dengan sebuah adagium hukum yang berbunyi non obligat lex nisi promulgate yang berarti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.

Dalam Bahasa Latin, asas legalitas dikenal dengan “Nullum Dellictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalie”. Achmad Ali menyimpulkan empat unsur yang terdapat dalam asas legalitas tersebut, yaitu:

  1. Lex Scripta, yaitu semua aturan hukum pidana harus dituangkan dalam bentuk tertulis (perundang-undangan)
  2. Lex Certa, yaitu setiap tindak pidana harus dijelaskan unsur-unsurnya.
  3. Non – Retroactive, yaitu tidak berlaku surut yang maknanya dalam keadaan apapun, tidak ada seorangpun yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum pidana yang sedang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukakan.
  4. Non Analogy, yaitu dalam perkara pidana para penegak hukum tidak boleh melakukan salah satu jenis metode yang dinamakan analogy atau argumentum per analogian.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Groenhuijsen, bahwa, ada empat makna yang terkandung dalam asas ini, yaitu: (1). Bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur (2). Bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya. (3). Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan; dan (4). Terdapat peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.

Baca Juga:  Apa Saja Alasan Pembenar Dan Alasan Pemaaf Perbuatan Pidana ?

Pandangan lebih sederhana tentang asas legalitas tersebut dikemukakan oleh Enschede, dimana menurutny, bahwa hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana jika diatur dalam perundang-undangan pidana, Kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Sejalan dengan pandangan tersebut, Sudarto juga mengemukakan dua hal yang terkandung dalam asas legalitas tersebut, yaitu Pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tidak pidana.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, makna asas legalitas dalam hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

  1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
  2. Tidak dibenarkan menerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
  3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan, pelanggaran atas kaidah kebiasaan dengan sendirinya belum tentu menghasilkan perbuatan pidana;
  4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas atau asa lex certa;
  5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana. Hal ini dikenal dengan prinsip non-retroaktif dari ketentuan pidana;
  6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang artinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang;
  7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang;
  8. Tidak boleh menerapkan asas analogi terhadap ketentuan pidana.

Demikian uraian kami tentang asas legalitas. Terima kasih.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 5 / 5. 3

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 760 times, 2 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi