Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam KUH Perdata

Di dalam hukum perjanjian terdapat lima asas pokok yaitu; Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Pacta Sunt Servanda, Asas Konsensualisme, Asas Kepribadian dan Asas Iktikad Baik. Kelima asas tersebut juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Berikut ini adalah penjelasan dari masing – masing asas hukum perjanjian tersebut:

Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Asas ini memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat atau terikat dalam suatu perjanjian dan bebas menyepakati apa saja sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepentingan umum.  Asas ini adalah manifestasi dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dimana disebutkan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuat”. Kata semua perjanjian pada pasal tersebut bermakna perjanjian apa saja dan oleh siapa saja. Kemudian perjanjian yang sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentutkan oleh undang – undang, yakni pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

  1. Adanya kata sepakat antara para pihak;
  2. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak;
  3. Adanya perihal tertentu; dan
  4. Adanya kausa yang diperbolehkan atau halal.

Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini juga dikenal dengan istilah asas kepasatian hukum. Seperti halnya Kebebasan Berkontrak, Asas Pacta Sunt Servanda juga menrupakan manifestasi dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Makna dari asas ini adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana keterikatannya untuk melaksanakan perintah undang – undang.  Dengan kata kata lain perjanjian tersebut adalah hukum yang memaksa bagi para pihak.

Asas Konsensualisme atau Kesepakatan

Kesepakatan atau kesamaan kehendak dari para pihak merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk menjamin keabsahan suatu perjanjian. Konkritisasi asas ini adalah pasal 1320 KUH Perdata. Adapun makna dari asas ini adalah bahwa tercapainya kata sepakat dari para pihak, maka pada prinsipnya perjanjian tersebut telah sah, mengikat dan sudah memiliki kekuatan hukum, meskipun perjanjian itu tidak dibuat dalam bentuk tertulis. Dengan kata lain perjanjian itu sudah memiliki konsekuensi yuridis, yakni terbitnya hak dan kewajiban para pihak.

Baca Juga:  Perbedaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Bagi Pasangan Suami Isteri

Asas Kepribadian (Personality)

Maksud dari asas ini adalah bahwa sebuah perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Dengan kata lain s seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Asas ini dapat ditelusuri pada pasal 1315 KUH Perdata, bahwa “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri” dan pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.”

Asas Iktikad Baik (geode trouw/good faith)

Makna iktikat baik pada asas ini adalah para pihak harus jujur dan saling percaya serta tidak ada niat untuk menipu pihak lainnya sehubungan perjanjian yang mereka sepakati. Asas Iktikad tersebut juga disebutkan dalam pada pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Kesimpulan:

Terdapat lima asas pokok hukum perjanjian yang tercantum dalam KUH Perdata, yaitu Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Pacta Sunt Servanda, Asas Konsensualisme, Asas Kepribadian dan Asas Iktikad Baik.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 4 / 5. 10

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 8,124 times, 10 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi