Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Arti Asas Non Retroaktif Dalam Hukum Pidana Serta Penyimpangannya

Secara umum asas non retroaktif dalam ilmu hukum pidana memiliki pengertian bahwa sebuah peraturan tidak dapat diberlakukan secara surut. Artinya, peratura mengenai tindak tertentu harus mendahului perbuatan pidana tertentu tersebut. Asas ini sangat penting sehingga termasuk salah satu asas yang dimuat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Rancangan KUHP yang baru.

Di dalam KUHP, asas non retroaktif dapat disarikan dari ketentuan pada pasal 1 ayat (1), dimana bunyinya yaitu sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”

Demikian juga dalam rancangan KUHP, asas non retroaktif tersebut dikonkritisasi berdasarkan bunyi pasal 1 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

“Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan,kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.”

Disamping kedua pasal tersebut, pasal 28I Undang – Undang Dasar 1945 (UUD ’45) secara jelas juga mengatur tentang asas ini. Berikut adalah bunyi pasal tersebut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Pengaturan asas non retroaktif  dalam KUHP dan Rancangan KUHP serta UUD ‘45 mempertegas posisinya sebagai asas yang sangat penting dalam hal penegakan hukum pidana. Asas ini bertujuan  agar para penegak hukum tidak sewenang – wenang menindak pelaku tindak pidana dimasa lalu, terlebih jika itu dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan politik tertentu. Asas ini juga memiliki makna yang kurang lebih sama dengan asas legalitas yang berarti bahwa perbuatan pidana hanya dapat dipidana jika telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya . Penjelasan tentang asas legalitas dapat dibaca pada artikel dengan judul:  “Memahami Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana”

Pengecualian

Meskipun asas non retroaktif sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, pengecualian atau penyimpangan terhadap penerapannya tetap dimungkinkan, yakni pada perbuatan pidana tertentu yang telah ditentukan oleh undang – undang.

Kemungkinan penyimpangan terhadap asas retroaktif diatur melalui pasal 1 ayat (2) KUHP, dimana disebutkan bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama”.  Berdasarkan ketentuan ini, kepentingan tersangka menjadi pertimbangan utama untuk menyimpang dari asas non retroaktif.  Penyimpangan yang dimaksud pada pasal ini hanya berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan yang telah berkekuatan hokum tetap.

Baca Juga:  Jenis Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan

Pengecualian yang lain, yakni terhadap pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).  Hal ini diatur melalui pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu sebagai berikut:

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc”

Pengaturan pada pasal tersebut mengacu pada penjelasan pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana disebutkan bahwa:

“Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Kesimpulan

Arti Asas non retroaktif adalah bahwa peraturan pidana tidak dapat diberlakukan secara secara surut terhadap perbuatan pidana yang dilakukan sebelum adanya peraturan pidana tersebut.  Penyimpangan terhadap asas ini  dapat dilakukan apabila terdapat peraturan yang lebih baru dimana peraturan tersebut lebih menguntungkan terdakwa serta terhadap pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata 3 / 5. 4

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 4,900 times, 10 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi