Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Akta Bawah Tangan vs Akta Otentik Sebagai Alat Bukti di Pengadilan

Kronologis & Peristiwa:

Saya seorang pengusaha yang sering membuat perjanjian bisnis dengan rekan ataupun klien saya. Banyak di antara perjanjian tersebut kami buat sendiri dengan memasukkan poin – poin yang kami sepakati. Kemudian kami tanda tangani bersma. Hal ini kemudian menjadi kekhawatiran bagi saya bilamana kemudian hari timbul permasalahan yang mengharuskan saya mengajukan perjanjian – perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan.

Pertanyaan:

Bagaimanakah kedudukan atau kekuatan perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan?

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum masuk ke inti permasalahan anda saya ingin menjelaskan bahwa pada prinsipnya akta perjanjian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akta bawah tangan dan akta otentik. Akta bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditangani sendiri oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sedangkan akta otentik adalah akta yang ditentukan oleh negara sebagai akta otentik, misalnya akta nikah dan akta kelahiran atau akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, misalnya notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Termasuk akta otentik adalah perjanjian yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, sertifikat tanah dan lain sebagainya.  Oleh karena itu , dari apa yang anda sampaikan perjanjian anda termasuk kategori akta bawah tangan.

Selanjutnya mengenai kekuatan pembuktian akta bawah tangan dan akta otentik, mana lebih kuat?. Jawabannya tentu saja adalalah akta otentik lebih kuat. Kekuatan pembuatan akta otentik adalah Sempurna, artinya hakim akan menerima kebenaran akta otentik selama tidak bisa dibuktikan sebaliknya. Pembuktian ketidakbenaran akta otentik juga bukan perkara mudah.  Sebaliknya kekuatan pembuktian akta bawah tangan berada di bawah akta otentik alias tidak sempurna.  Apabila salah satu pihak menyangkali keaslian akta bawah tangan dan mampu membuktikannya, maka hakim akan menerimanya.  Sebagai tambahan, bahhwa aturan umum dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata adalah “Siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan”. Ketentuan tentang hal ini terbaca pada Pasal 163 HIR/283 RBg.

Baca Juga:  Keabsahan Kontrak atau Perjanjian Tanpa Materai

Jadi kesimpulannya, perjanjian – perjanjian yang anda buat bersama rekan bisnis anda tetap akan diterima sebagai alat bukti di pengadilan selama pihak lawan anda tidak menyangkalinya atau menyangkali tapi tidak mampu membuktikan dalilnya.

Terima Kasih,

Tim KlinikHukum.id

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata / 5.

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 181 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi