Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Dapatkan Legal Opinion dari Konsultan Hukum KamiAjukan Proposal Sekarang!

Mulai dari Rp.2.500.000

Agar Permohonan Pailit Dikabulkan, Perhatikan Syarat ini

Istilah kepailitan merupakan serapan dari bahasa Belanda ‘failliet’ yang bermakna suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, karena debitur tersebut tidak mampu membayar utangnya, kemudian aset debitur tersebut dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengertian kepailitan juga dapat dipahami berdasarkan rumusan pada pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), yaitu:

“…sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini“

Adapun syarat agar seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan diatur melalui pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Kepailitan yang bunyinya sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Dengan demikian berdasarkan bunyi pasal tersebut  maka syarat untuk dapat dinyatakan pailit, yaitu sebagai berikut:

  1. Ada dua atau lebih kreditor. Yang dimaksud kreditor dalam hal ini adalah orang yang mempunyai piutang berdasarkan perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor tersebut meliputi baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.;
  2. Ada utang yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan. Maksudnya adalah debitur berkewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, baik karena berdasarkan perjanjian, percepatan waktu pembayaran sebagaimana telah diperjanjian, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan
  3. kedua persayaratan tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana.
Baca Juga:  Status Hukum Anak di Luar Nikah

Kemudian permohonan pailit hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dan pernyataan pailit hanya berdasarkan putusan pengadilan.

Kesimpulan

Pailit adalah putusan pengadilan dimana debitur dinyatakan tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada kreditur sehingga aset debitur tersebut dapat dibagikan kepada kreditur. Permohonan pailit ditujukan kepada Pengadilan Niaga.

Apakah artikel ini bermanfaat bagi anda?

Rating rata-rata / 5.

Maafkan kami artikel ini tidak bermanfaat bagi anda!

Berikan saran anda kepada kami tentang artikel ini

(Visited 35 times, 1 visits today)
Advokatus
+ Artikel Lainnya

Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di IDLEGAL. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini.

Kesulitan membuat kontrak?---Hubungi kami sekarang!---

Mulai Rp.500.000, sudah termasuk konsultasi